REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Exim Bank hingga 2023 telah menyalurkan sebanyak Rp 8,7 triliun untuk program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).
Kepala Divisi Penugasan Khusus Ekspor LPEI, Wahyu Bagus Yuliantok menjelaskan dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1 triliun telah disalurkan untuk mendorong ekspor produk usaha kecil dan menengah (UKM).
"Program PKE ini sifatnya dana bergulir. Dana untuk support UKM itu sampai 2023 akumulasinya sebesar Rp 1 triliun," ujar Bagus Yuliantok dalam acara media gathering di Yogyakarta.
Program PKE mempersiapkan para pelaku UKM untuk untuk berorientasi ekspor, dimana pelaku usaha yang sudah didukung mencapai 5.000 dengan 200 di antaranya telah sustain menjadi eksportir.
Dalam skema pembiayaan UKM, plafon yang bisa disalurkan untuk mendukung ekspor UKM yakni maksimal Rp 15 miliar, dengan suku bunga enam persen. Akan tetapi menurut Bagus, saat ini UKM yang mendapat pembiayaan modal kerja dari LPEI mendapatkan dana kisaran Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar.
Sementara itu, untuk agunan ditetapkan 30 persen dari pembiayaan yang diterima. Penetapan agunan ini berdasarkan kapasitas bisnis rata-rata UKM, yang belum memiliki omzet yang besar.
"Size UKM ini lebih ke usaha kecil, bukan menengah yang rata-rata penjualannya itu ratusan miliar. Yang size-nya nggak mencapai Rp 50 miliar setahun omzetnya," jelasnya.
Menurut Bagus, program PKE UKM ini menjadi salah satu strategi bagi Indonesia agar dapat keluar dari jebakan middle income trap (pendapatan menengah) dengan konsisten mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka tujuh persen.
Guna memperluas skema pembiayaan ini, LPEI berencana untuk memperluas kerjasama dengan bank pembangunan daerah (BPD). Saat ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Bank Jatim dan Bank BJB.
"Ke depan kita nanti kerja sama dengan BPD Jogja, BPD Jateng (Bank Jateng), lalu Sumut sampai Sulselbar,” kata Bagus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
