REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut politik gentong babi dimainkan detik-detik menjelang Pemilu 2024. Politik gentong babi atau pork barrel politic adalah istilah yang dipakai menggambarkan peristiwa politik di mana terdapat distribusi sumber daya seperti anggaran dalam bentuk hibah atau bansos kepada konstituen oleh elite. 

"Biasanya politik gentong babi lebih menggunakan kebijakan-kebijakan populis yang justru seringkali malah mengabaikan azas manfaat dari suatu kebijakan. Dengan adanya progam populis tersebut, penguasa dapat menanamkan romantisme dan jejaring politik secara efektif dan efisien kepada masyarakat," kata Koordinator BEM SI Rakyat Bangkit Hilmi Ash Shidiqi dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2024).

Pada 2024 kali ini, lanjut Hilmi, Presiden Jokowi mengucurkan Rp 11 triliun bantuan sosial (bansos) sebagai praktik politik gentong babi menimbulkan suatu efek personalisasi terhadap public goods. "Seolah-olah Jokowi merupakan ratu adil yang benar benar memperhatikan kebutuhan rakyat. Padahal di balik bansos ada kepentingan politis untuk menjaga loyalitas dan eksistensi Jokowi,” katanya.

Menurut dia, jelas sekali yang diuntungkan atas praktik ini adalah pihak petahana yang memiliki akses dan otoritas untuk mengelola sumber daya publik. "Rakyat sadar betul siapa yang menjadi boneka kayu pihak petahana," tuturnya.

Presiden Jokowi dinilai tidak hanya Presiden tetapi bekingan dan juru selamat. "Last minute Pemilu, rakyat semakin bisa melihat jelas bahwa Jokowi melahirkan kebijakan yang tidak sepenuhnya berangkat dari public interest akan tetapi lebih berupa menghadirkan untuk kepentingan elektabilitas penerusnya. Akhirnya rakyat bisa berpikir dan menyimpulkan bahwa Jokowi tidak hanya jadi presiden tetapi jadi bekingan dan juru selamat,” katanya.

BEM SI mengimbau agar Presiden Jokowi beserta menteri-menterinya yang ingin terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 berhenti bermain babi dalam gentong dengan mundur dari jabatannya sehingga. "Dengan begitu otoritas dan wewenang sebagai pejabat publik tidak dipakai untuk kepentingan elektabilitas kontestasi politik," katanya.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY),  menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi saat masa pemilu dalam petisi itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika