REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tahun ini, diharapkan bisa nol persen.
Menurut Muhadjir, angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah lebih rendah dari rata-rata nasional. “Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus, berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional, sebesar 1,12 persen,” kata dia.
Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyuwangi dilaporkan turun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, angka kemiskinan ekstrem sekitar 3,73 persen. Dua tahun kemudian, angkanya menjadi sekitar 0,99 persen dan pada 2023 menjadi 0,43 persen.
Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) penghapusan kemiskinan ekstrem 2023, senilai sekitar Rp 6,71 miliar.
Insentif tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi. Muhadjir mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Ia berharap angka kemiskinan ekstrem bisa terus ditekan.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi Presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” kata Muhadjir.
Muhadjir melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi pada 7-8 Maret 2024. Ia sempat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, pada Jumat (8/3/2024).
Selain penanganan kemiskinan, Muhadjir juga menyoroti persoalan stunting di Banyuwangi. “Saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Para kader (posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
