REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 721 miliar.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan penambahan pagu anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp 375 Miliar.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dan Perpusnas dengan agenda tunggal pembahasan rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L), Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan usulan ini untuk menjawab perintah Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya.
"Komisi X mendukung usulan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2025. Kami akan menyampaikan usulan ini ke Badan Anggaran DPR RI," katanya di Jakarta, pada Kamis (13/6/2024).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan komitmen terkait gerakan literasi di Perpusnas perlu terus didorong pada level implementasi yang produktif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas, terutama yang mengikuti tren generasi milenial dan generasi Z.
"Ini sangat penting karena tingkat baca kita masih rendah dibanding dengan target yang telah ditetapkan. Budaya baca anak-anak menurun dengan hadirnya media audio dan visual," tuturnya.
Dijelaskan bahwa hal ini harus menjadi pekerjaan rumah yang menjadi perhatian Perpusnas melalui berbagai lokasi anggaran dan kegiatan yang diusulkan. "Kami berharap agar ke depan, komitmen terhadap literasi ini terus menjadi fokus utama," lanjutnya.
Sementara itu, legislator Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan merupakan hal krusial bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat Indonesia.
"Kami dari Fraksi Partai NasDem tentu mendukung usulan tambahan anggaran untuk Perpusnas dengan sasaran utama peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan. Peningkatan akses dan ketersediaan buku yang merata di berbagai wilayah Indonesia adalah fondasi bagi kemajuan intelektual dan sosial kita," ujarnya.
Terkait usulan anggaran tambahan, dia menyebut hal ini sebagai langkah strategis dan menunjukkan komitmen kuat Perpusnas.
"Anggaran sebesar Rp 375 miliar untuk tahun 2025 ini adalah langkah strategis. Jika disetujui, ini mungkin pertama kalinya perpustakaan memiliki anggaran mencapai Rp 1 triliun, setelah sebelumnya hanya sekitar Rp 600 miliar hingga 700 miliar," jelasnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mendukung penuh usulan penambahan anggaran Perpusnas untuk tahun 2025. Dia mengakui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi Covid-19.
"Ini adalah program yang paling nyata dan harus difokuskan, meskipun anggarannya terbatas. Masyarakat di bawah tidak peduli dengan kebijakan, mereka bicara tentang keberpihakan kita terhadap kehidupan mereka," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
"Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota yang telah memberikan respons sangat positif terhadap usulan program 2024 dan penambahan anggaran untuk TA 2025," katanya.
Dia menjelaskan, terkait pengalokasian anggaran untuk program yang belum mendapatkan anggaran secara optimal, pihaknya telah melakukan penyusunan ulang. Ditambahkan yang menjadi fokus utama adalah program peningkatan budaya baca dan kompetensi literasi.
"Struktur anggaran akan mengalami perubahan untuk memastikan program-program ini mendapatkan perhatian khusus," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika