Jumat 26 Jul 2024 21:33 WIB

Zulhas: Biaya Per Porsi Makan Siang Gratis Belum Ditentukan

Anggaran makan siang bergizi pada 2025 mencapai Rp 71 triliun.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Karta Raharja Ucu
Sejumlah siswa menerima kemasan nasi kotak gratis saat mengikuti sosialisasi dan simulasi program makan siang gratis di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan 1.400 porsi susu dan makanan bergizi dengan menu nasi lauk ayam, telur, sayur, dan buah senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis untuk pelajar di kota itu.
Foto: ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Sejumlah siswa menerima kemasan nasi kotak gratis saat mengikuti sosialisasi dan simulasi program makan siang gratis di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan 1.400 porsi susu dan makanan bergizi dengan menu nasi lauk ayam, telur, sayur, dan buah senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis untuk pelajar di kota itu.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan, anggaran yang disiapkan untuk program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah sebesar Rp 71 triliun. Namun dia menyebut belum ada ketetapan terkait berapa harga makanan untuk setiap porsinya.

"Tujuh puluh satu triliun rupiah. Ini dari negara, dari APBN. (Tahun) 2025 ada Rp 71 triliun," kata Zulhas saat diwawancarai awak media terkait anggaran makan bergizi gratis di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menuturkan biaya makan siang bergizi akan dihitung ahlinya. "Nanti dilihat itu bisa dapat berapa, satu kali makan siang itu berapa, nanti dihitung oleh ahli gizi," kata Zulhas.

Dia menambahkan, tim ahli gizi nantinya yang akan menentukan besaran harga untuk per porsi makanan. "Nanti mereka yang menentukan, baru nanti dibagi untuk berapa banyak, dioptimalisasi, baru nanti daerah mana saja," ucapnya.

Namun menurut Zulhas belum ada keputusan soal berapa harga per porsi untuk makan siang bergizi gratis. "Belum ada (Rp)15 (ribu) atau berapa. Itu akan dihitung nanti," ujarnya.

Zulhas melakukan kunjungan ke SMAN 3 Semarang dalam rangka Sosialisasi Kebijakan Bangga Buatan Indonesia. Namun dalam kunjungan itu, dia turut membagikan 1.400 paket makanan gratis.

Pembagian paket makanan itu merupakan bentuk sosialiasasi program makan siang bergizi gratis yang digagas presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Karena nanti pemerintahan Pak Prabowo dilantik, tahun depan kita sudah siapkan makan bergizi gratis. Nah kita sosialisasi. Yang jelas, Pak, anggarannya sudah ada Rp 71 triliun," kata Zulhas dalam pidatonya.

Dia menambahkan, nilai dari makanan gratis itu nantinya akan ditentukan ahli gizi. "Oleh karena itu kita bagi dulu ini makanan, nanti semua dapat. Nanti data-data ini kita serahkan kepada ahli gizi, sehingga dihitung berapa jatah makan siang bergizi yang gratis itu," ucapnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMAN 3 Semarang, Yuwana, mengungkapkan, Zulhas membagikan 1.400 paket makanan gratis untuk para murid, guru, dan staf di sekolahnya. "Ada 1.400 paket untuk seluruh siswa, bapak-ibu guru, karyawan, dan ada (untuk) tamu," katanya.

Kendati demikian, Yuwana mengaku tidak mengetahui nilai atau harga per satu paket makanan. "Saya tidak tahu (harganya) karena semuanya disiapkan Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Yuwana mengungkapkan, jika nanti kebijakan makan bergizi gratis diterapkan pemerintahan mendatang, dia akan mendukung pelaksanaannya. Saya kira itu baik untuk fisik. Anak butuhnya bukan hanya pengetahuan, tapi psikis dan fisik butuh penanganan dengan baik," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Republika, satu paket makanan yang dibagikan Mendag berisi nasi, ayam, telur, capcai, kerupuk, pisang, dan susu kotak ukuran 200 mililiter. Tim sinkronisasi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diketahui mulai menjalankan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengetahui kendala dan kebutuhan yang mungkin muncul ketika kebijakan itu diterapkan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement