REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaku UMKM dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan konsumen yang kian dinamis. Untuk itu, pemahaman digitalisasi, literasi dan perlindungan sosial menjadi faktor penting agar usaha dapat berkelanjutan.

Sebagai upaya mendorong digitalisasi, literasi, dan perlindungan sosial bagi UMKM salah satunya dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna).

Di bawah Payung Program Keberlanjutan “Sampoerna untuk Indonesia”, perusahaan yang genap berusia 111 tahun ini terus berkomitmen membina UMKM lewat Sampoerna Retail Community (SRC) dan Sampoerna Entrepreneur Training Center (SETC).

SETC adalah program pelatihan kewirausahaan terintegrasi yang hadir sejak 2007, sementara SRC, yang hadir sejak 2008, adalah program pendampingan bagi pelaku usaha toko kelontong agar bisa bersaing dan memanfaatkan digitalisasi.

Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Septo Soepriyatno mengatakan untuk bisa berkembang, pelaku UMKM wajib memiliki kemampuan manajerial yang baik, adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovatif dan memiliki kemampuan berjejaring.

Kemendag, lanjutnya, terus berupaya untuk membantu UMKM lewat beragam promosi dan pendampingan. Promosi diarahkan agar produk UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Adapun, pendampingan bertujuan meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM.

“Pemerintah memiliki Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dapat dimanfaatkan UMKM. Selain itu, pada Oktober 2024 nanti ada Indonesia Trade Expo yang juga menjadi kesempatan UMKM bisa masuk ke pasar global,” jelasnya.

Septo menjelaskan hal itu ketika menjadi pembicara pada sesi bertajuk UMKM Maju: Menuju Keberhasilan Lewat Digitalisasi dan Literasi Keuangan serta Perlindungan Sosial pada acara "Pesta Rakyat UMKM Untuk Indonesia" di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sejalan dengan gelaran Pesta Rakyat UMKM Untuk Indonesia yang membawa semangat kolaborasi dan sinergi antar stakeholder, Septo menuturkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga butuh kolaborasi dengan semua pihak terkait termasuk salah satunya Sampoerna yang telah menggagas SRC. Kemendag memiliki program agar toko UMKM bisa bersaing dengan retail modern, dan produk UMKM bisa masuk ke ritel modern.

“Kemendag punya program 1.000 warung yang erat kaitan dengan SRC yang bertujuan membantu toko kelontong. Pemerintah tidak punya sumber daya yang mencukupi untuk dampingi pelaku usaha, tapi dengan kolaborasi itu bisa dilakukan,” katanya di Jakarta.

Kemendag, lanjut Septo, juga memiliki program pengembangan akses pasar digital yang bertujuan membantu mencatatkan transaksi UMKM sehingga memudahkan ketika membutuhkan pendanaan. Kemendag juga memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, mengatakan bahwa Sampoerna berkomitmen untuk membantu pelaku usaha toko kelontong lewat SRC karena Sampoerna juga berawal dari toko kelontong pada 111 tahun lalu.

Dia menuturkan, Riset Kompas Gramedia mencatat total omzet SRC adalah Rp236 triliun per tahun atau setara dengan 11,36 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) retail nasional 2022.

Anggota SRC menerima program pemberdayaan yang terintegrasi termasuk secara digital untuk mengelola toko dan keuangan serta turut memasarkan produk UMKM sekitar.

“Kami mendampingi 250 ribu toko SRC dengan 6.300 mitra dan lebih dari 8.000-an paguyuban SRC. Dengan digitalisasi, SRC menghubungkan mitra, toko, dan konsumen,” katanya.

Romulus menuturkan 90 persen dari total toko SRC di Tanah Air saat ini sudah tergabung dalam ekosistem digital AYO by SRC. Sejak pandemi, mayoritas transaksi di SRC bergerak ke arah nontunai, termasuk dengan menggunakan QRIS.

Sebagai informasi, ekosistem digital AYO by SRC terdiri dari tiga aplikasi yakni My AYO by SRC yang menghubungkan pelanggan dengan toko SRC. Selanjutnya ada AYO Mitra by SRC yang menghubungkan mitra grosir dengan toko SRC, dan AYO Toko by SRC yang membantu pemilik toko SRC untuk mengelola usahanya, seperti memesan barang ke mitra SRC, serta mengelola toko.

Andrijanto, Direktur Retail Funding and Distribution PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menambahkan digitalisasi merupakan cara beradaptasi dengan perubahan zaman. Pada beberapa tahun terakhir transaksi non tunai dan digital telah meningkat sangat pesat.

Sebagai lembaga intermediasi, katanya, BRI berkeinginan membantu pelaku toko kelontong untuk mengelola keuangan, termasuk menggunakan transaksi digital. Dalam waktu dekat, katanya, BRImo akan ada di dalam aplikasi AYO by SRC dan sebaliknya pada AYO by SRC ada BRImo.

"User BRImo sekitar 35 juta. Ketika mereka buka BRImo ada My AYO, mereka ingin beli gula bisa di situ. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kami bagi untuk meningkatkan orderan di toko kelontong,” katanya.

Andrijanto menuturkan SRC merupakan program yang luar biasa karena mengambil posisi pada aktivitas perdagangan yang merupakan jembatan antara produsen dan konsumen.

Dia berharap pelaku usaha toko kelontong dapat terus mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah dengan masuk ke sisi produksi yang memberikan nilai tambah.

Dia berpesan pelaku UMKM harus punya niat yang kuat, adaptif terhadap perubahan. Salah satu perubahan yang tidak bisa dibendung ialah digitalisasi sehingga pelaku usaha harus juga menyesuaikan diri dengan tren.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menambahkan pentingnya percepatan perlindungan ketenagakerjaan bagi UMKM, seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, dari 64 juta UMKM nasional, baru sekitar 9 juta atau setara 14 persen yang terlindungi, sementara jika ditambahkan pekerja informal baru sekitar 30 persen saja.

SRC menjadi salah satu yang cukup aktif mendorong perlindungan tenaga kerja. Di samping itu, SRC memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jadi, mari kita sama-sama mendukung program yang baik ini dengan mengajak lebih banyak orang karena manfaatnya luar biasa,” katanya.

Zainudin menuturkan, pemilik toko SRC dapat mendaftarkan karyawan, keluarga, ataupun mengajak orang lain untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran terjangkau, pelaku usaha dapat menikmati manfaat yang luar biasa.

Dia melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tiga peran, yakni perlindungan, pemberdayaan, dan pendidikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika