REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Praktik curang dalam distribusi beras nasional memasuki babak baru. Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman memastikan 26 merek beras yang sebelumnya masuk dalam daftar dugaan beras yang dioplos telah naik ke tahap penyidikan oleh Satgas Pangan Polri.

Penyidikan ini merupakan kelanjutan pasca-adanya temuan dugaan pelanggaran mutu dan kualitas pada ratusan merek beras. Ia menyebut dari 212 merek yang dipantau Kementerian Pertanian, 10 perusahaan tercatat terlibat langsung dalam praktik manipulatif ini.

“Kalau tidak salah ada 10 (perusahaan terlibat) tapi masih ada berikutnya. Ada 26 merek yang sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan," kata Amran kepada wartawan saat dijumpai usai menghadiri Rakordal TW II di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (29/7/2025).

Amran mengatakan siapa saja yang terbukti terlibat dalam kasus ini akan ditindak tegas sesuai perintah Presiden RI. Pemerintah, sambungnya, tidak akan kompromi apalagi memberikan toleransi. Semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan menghadapi proses hukum. 

Lewat langkah tegas ini, harapannya bisa menjadi efek jera dan menjamin kualitas serta keamanan beras di pasar nasional.

“Oiya pasti (diproses hukum),” ucapnya.

Sebelumnya, fenomena beras oplosan ini terungkap menyusul anomali dua bulan lalu, ketika harga beras petani justru turun sementara harga di tingkat konsumen naik. Padahal, data BPS menunjukkan produksi beras naik 14 persen dengan surplus hingga 3 juta ton. 

Investigasi pun dilakukan di 10 provinsi sentra produksi beras dan mencakup 268 merek yang beredar. Temuan awal menunjukkan dugaan kuat adanya praktik oplosan yang merugikan konsumen, negara bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para produsen beras itu juga disebut telah mengambil banyak keuntungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan beras yang dibeli sesuai dengan kualitas harganya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika