REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kunjungan wisatawan ke DIY pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru) diperkirakan akan melonjak, termasuk ke Kota Yogyakarta. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta diminta memastikan kebersihan mengingat volume sampah juga akan meningkat seiring peningkatan kunjungan wisatawan.
Khusus untuk Kota Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, langkah-langkah pengelolaan sampah untuk memastikan kebersihan harus diutamakan. “Menjadi tanggung jawab semua untuk menjamin kenyamanan seluruh masyarakat,” kata Wagub DIY belum lama ini.
Wagub pun meminta seluruh kabupaten/kota se-DIY untuk saling berkoordinasi bersama Pemda DIY terkait kesiapan dan upaya masing-masing daerah menjelang Nataru ini. Baik koordinasi terkait persoalan yang bisa muncul dengan meningkatnya kunjungan, ketersediaan pasokan pangan, hingga kesiapan irigasi menjelang akhir tahun menyambut musim tanam, dan keamanan pangan.
“Demikian pula dengan kesiapan infrastruktur jalan, kesiapan pengawasan lalu lintas dan angkutan, dan ketersediaan pasokan BBM dan LPG,” ungkapnya.
Dengan prediksi meningkatnya kedatangan wisatawan pada akhir tahun, ucapnya, juga diperlukan antisipasi. Baik dari sisi pasokan pangan maupun sektor lain seperti aksesibilitas, keamanan, dan sebagainya.
Dengan langkah konkret dan strategis, ia pun optimis kinerja ekonomi DIY dapat terus ditingkatkan dengan terjaganya keseimbangan pasokan dan permintaan. Lebih lanjut, Wagub juga menekankan bahwa dalam menyikapi dinamika perekonomian DIY terkini dan mencermati prospek perekonomian keseluruhan tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diupayakan.
Pertama terkait PDRB yang perlu dijamin, dan dipastikan seluruh tahapan pilkada berjalan kondusif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, katanya, juga mewaspadai dampak cuaca terhadap produksi pertanian.
“Salah satunya dengan memanfaatkan momentum musim tanam kedua tahun 2024 saat iklim dari La Nina menuju normal. Kita juga harus pastikan penyaluran benih dan pupuk sesuai dengan sasaran petani penerima,” jelas Wagub DIY.
Terkait dengan inflasi, DIY menurutnya juga perlu mengoptimalkan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat di tengah pelaksanaan pilkada dan potensi penyesuaian harga beberapa komoditas oleh pemerintah. Sinergi program pemerintah daerah, K/L, dan instansi lain dengan gerakan sosial masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga, dan pasokan mulai dari tingkat produsen (petani) hingga konsumen.
“Saya juga berharap BUMD pangan dapat lebih optimal dalam stabilisasi pasokan pangan dan distribusi pangan (buffer). Kegiatan seperti pasar murah/operasi pasar/SPHP harus dilakukan secara tepat baik dari sisi lokasi, besaran subsidi, durasi, hingga ke penerima manfaatnya untuk dapat diukur efektivitas pelaksanaannya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika