Direktur Sumber Daya Manusia UGM, Prof Suadi mengungkapkan pencapaian penambahan Guru Besar ini merupakan bagian dari upaya UGM untuk mendorong lebih banyak dosen mencapai jabatan tertinggi di dunia akademik dan riset, sebagai bagian dari strategi jangka panjang universitas untuk mencapai target 17 persen guru besar pada tahun 2027.

"Tentu saja pertumbuhan guru besar sangat menggembirakan, pada tahun lalu (2023) ada tambahan 101 guru besar. Pada tahun 2022 terdapat tambahan sebanyak 41 guru besar. Tahun-tahun sebelumnya dosen yang mengajukan usulan tidak banyak (sekitar 20-30-an usulan per tahun),” ungkapnya pada wartawan akhir pekan lalu.

UGM mencatatkan tingkat keberhasilan tertinggi dalam pengajuan kenaikan jabatan Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB) dengan tingkat penolakan hanya 12 persen berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan pada 23 Desember 2024. Pencapaian ini berkat keselarasan antara dosen, departemen, dan universitas dalam memenuhi ketentuan penilaian angka kredit. Peningkatan minat dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan didukung oleh sistem administrasi yang lebih baik dan sistem Penilaian Angka Kredit (PAK) terintegrasi, yang memudahkan dosen menilai kesiapan mereka dan memenuhi syarat kenaikan jabatan sesuai aturan pemerintah.

Kenaikan jenjang jabatan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah, dengan pemenuhan syarat sebagai aspek yang wajib dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah publikasi pada jurnal internasional bereputasi. "Pemenuhan persyaratan ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan. Tidak hanya syarat khusus, namun juga syarat tambahan serta aspek administrasi yang harus disiapkan dengan baik," tutur Suadi.

Ia juga menyampaikan bahwa UGM berupaya memfasilitasi proses ini agar dosen tidak menghadapi kendala yang terlalu besar dalam proses administrasi. Ia memastikan bahwa proses administrasi di UGM berjalan lancar dan akurat untuk menghindari penolakan usulan secara administratif.

Selain itu, UGM menyediakan berbagai skim riset yang dapat dimanfaatkan oleh dosen untuk memungkinkan dosen memperoleh data yang bisa dipublikasikan, sehingga memudahkan pemenuhan syarat khusus. Dilakukan pula pemetaan dosen berdasarkan jabatan fungsional (jabfung) dan angka kredit yang telah dicapai. "Pemetaan ini menjadi acuan kami dalam memberikan dukungan yang tepat bagi para dosen. Dengan demikian, universitas dan fakultas dapat mengambil kebijakan yang efektif untuk mempercepat proses kenaikan jabatan," jelasnya.

Suadi menambahkan bahwa UGM juga berharap penambahan guru besar ini akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama dalam hal SDG 4: Pendidikan Berkualitas. Melalui kegiatan Tri Dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat para guru besar UGM juga diharapkan dapat memperluas dampaknya dalam berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Disamping, penambahan jumlah guru besar juga menjadi faktor penting dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi. Dengan semakin banyaknya dosen yang memiliki jabatan fungsional tinggi, seperti guru besar, UGM dapat memperkuat posisinya dalam proses akreditasi yang semakin ketat. “Guru besar merupakan indikator penting dalam akreditasi perguruan tinggi, sehingga penambahan ini akan membantu UGM dalam meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.

Dengan penambahan 81 guru besar baru ini, kata Suadi, UGM optimistis bahwa kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat akan semakin meningkat. Para guru besar diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pengembangan inovasi, serta solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat. “Kami berharap para guru besar baru semakin memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan berkontribusi terhadap persoalan di masyarakat melalui berbagai kegiatan tri dharma yang dilakukan," kata Suadi.