REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa program prioritas, antara lain hilirisasi dan perumahan warga. Namun dia mengatakan, hal tersebut tidak boleh mengabaikan lahan untuk ketahanan pangan.
"Programnya Pak Presiden Prabowo itu yang paling prioritas kan pertama ketahanan pangan, kedua kan ketahanan energi, ketiga kan makan bergizi gratis, keempat kan hilirisasi, kelima kan perumahan 3 juta rumah," kata Nusron saat memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (17/4/2025).
Dia menambahkan, semua program prioritas tersebut membutuhkan lahan. "Pangan butuh lahan, perumahan butuh lahan, hilirisasi kan pasti bangun pabrik, butuh lahan. Bagaimana caranya kita ini memprotek, bangun pabrik tapi enggak makan lahan sawah, bangun rumah tapi enggak makan lahan sawah? Sehingga ketahanan pangannya tetap tidak terganggu," ucap Nusron.
Karena itu, pemerintah, kata Nusron, mengatur bagaimana program-program prioritas Presiden bisa berjalan simultan, tapi tidak saling mengganggu satu sama lain. "Kalau nanti perumahan atau hilirisasinya makan sawah, sehingga sawahnya berkurang, berasnya berkurang, kan nanti minus. Menonjol di satu titik, tapi minus di titik yang lain, apalagi kalau minusnya itu pangan. Orang itu bisa perang, bisa berantem, karena pangan," ujarnya.
Nusron menjelaskan, berdasarkan RPJMN, pemerintah menargetkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS). "Kalau lahan sudah ditetapkan menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diutak-atik dalam kondisi apapun, selama-lamanya harus tetap menjadi sawah," katanya.
Nusron menambahkan, jika areal persawahan masih berstatus LBS, ia masih bisa dikonversi atau dialihfungsikan untuk kepentingan lain. "Terbukti selama tahun lalu, dari 2024, di Jawa Tengah ini yang mengajukan perubahan konversi lahan sawah ke dalam kepentingan lain, ada 1.284 hektare," ucapnya.
Agar konversi lahan pertanian tidak berlanjut, Nusron mendorong para bupati, khususnya di Jateng, agar segera mengajukan rekomendasi LP2B di daerahnya masing-masing. Sebab menteri hanya bisa melakukan penetapan LP2B setelah adanya rekomendasi dari kepala daerah.
Dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Jateng, Nusron turut menyampaikan target pemerintah membuka atau mencetak 3 juta hektare lahan persawahan baru guna mencapai ketahanan pangan. Sawah-sawah tersebut akan dibuka di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
"Lahan sawah yang di Jawa Tengah kita protect terlebih dulu dalam bentuk LP2B," ujar Nusron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika