REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berkomitmen memfasilitasi kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mengurus sertifikasi halal secara gratis untuk mendukung agar usaha mereka mampu bersaing di pasar lebih luas.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan fasilitasi untuk mengurus sertifikasi halal gratis ini berlangsung selama dua hari yaitu 21-22 April 2025.
"Kami menilai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen apalagi seperti di era sekarang ini di mana tren pemasaran produk UMKM sudah semakin berkembang termasuk melalui digital marketing," katanya.
Menurut dia, saat ini usaha mikro kecil dan menengah mulai meluas pangsa pasarnya bahkan banyak yang sudah memiliki pelanggan tetap.
"Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan aman dan halal agar konsumen merasa mantap dalam mengonsumsi produk mereka," katanya.
Ia mengatakan saat ini untuk proses dan regulasi mendapatkan sertifikasi halal diurus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Sertifikasi Halal (BSH) karena sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Sekarang sudah ada badan sertifikasi halal. Jadi, mekanisme dan prosedurnya sudah berubah," katanya.
Ia mengungkapkan sekitar 14.700 dari 48 ribu UMKM sebagian besar bergerak di sektor makanan dan minuman dan sudah memiliki sertifikasi halal.
"Kami akan terus pantau dan mendorong agar seluruh UMKM ini betul-betul menjaga mutu produknya. Apalagi sekarang banyak bermunculan usaha model franchise, yang juga harus dipastikan bahan-bahannya berkualitas dan halal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika