Menurutnya, inisiatif pengembangan rute ini merupakan langkah strategis dan harus dilihat sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama Jogja–Wonosari. "Usulan pembukaan rute Trans Jogja ke Wonosari perlu kita dukung bersama. Namun jangan hanya fokus pada jalur utama. Kita juga harus memperhatikan jalur-jalur alternatif yang berpotensi mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus membuka akses bagi daerah yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan," katanya, Sabtu (14/6/2025).

Akan tetapi, ia menyoroti fokus semata pada jalur utama tidak cukup. Amir menyebut perlu ada keberanian untuk mengembangkan akses-akses alternatif yang selama ini kurang diperhatikan.

Salah satu jalur yang mendapat sorotan dari Komisi C adalah jalan penghubung Mutihan–Srimartani, yang mengarah ke Kalurahan Srimartani, Piyungan. Jalur tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), namun hingga saat ini belum dioptimalkan perannya dalam mendukung konektivitas antarwilayah.

"Jalur Mutihan–Srimartani ini seharusnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Kalau dikelola dan diperbaiki, ini akan menjadi salah satu akses penting untuk mengurai beban jalan utama, sekaligus membuka keterisolasian beberapa wilayah di sekitarnya,” ungkapnya.

Selain menggarisbawahi pentingnya membuka akses rute baru, Amir juga menyoroti salah satu hambatan utama dalam pengembangan infrastruktur di Gunungkidul, yakni status tanah inclave. Dia mencontohkan kondisi ruas jalan Cino Mati, yang selama ini tidak dapat dikembangkan secara maksimal karena terhambat status kepemilikan lahan yang rumit.

"Kita semua tahu masalah tanah inclave itu tidak mudah. Tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Ini jalan penting yang bisa jadi penopang konektivitas wilayah. Komunikasi lintas instansi dan masyarakat pemilik lahan harus terus dibangun," ujarnya.

Lebih lanjut, wilayah Playen–Mangunan yang dinilai sangat strategis baik sebagai penghubung antar-kecamatan maupun dalam konteks pengembangan pariwisata kawasan selatan DIY juga mendapatkan sorotan. Amir mengungkap kawasan ini menjadi salah satu titik yang harus mendapatkan perhatian serius dalam rangka mendukung rute Trans Jogja yang baru. Sehingga, harapannya, kehadiran Trans Jogja sebagai transportasi publik yang terjangkau dan aman harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai.

Beberapa kebutuhan mendesak yang menjadi catatan penting antara lain pengaspalan jalan-jalan yang masih berupa tanah atau berbatu, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta perbaikan rutin drainase dan bahu jalan untuk mengantisipasi kerusakan saat musim hujan. Komisi C DPRD DIY siap untuk terus mengawal proses perencanaan dan realisasi program ini, termasuk dalam forum-forum pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah, termasuk mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan transportasi.

"Kalau kita mau menghadirkan layanan transportasi publik yang berkualitas, maka infrastrukturnya harus siap. Jangan sampai nanti bus Trans Jogja tidak bisa melintasi daerah-daerah tertentu hanya karena jalannya rusak atau gelap," kata dia.

"Ini bukan hanya soal membuka rute bus. Ini tentang membuka akses, membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Gunungkidul tidak boleh lagi menjadi wilayah yang terpinggirkan secara infrastruktur," ucapnya menambahkan.