REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kabupaten Trenggalek terancam kehilangan 13 pulau miliknya setelah Kementerian Dalam Negeri memasukkan ke-13 pulau tersebut ke wilayah Tulunggagung. Polemik ini memperpanjang daftar sengketa wilayah setelah sempat ramai tiga pulau Aceh yang diserahkan ke Sumatera Utara.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Mohammad Toha menanggapi kemunculan kembali sengketa antarwilayah terkait kepemilikan pulau Trenggealek dan Tulungagung di Jawa Timur. Pulau-pulau ini tersebar di perairan selatan Pulau Jawa, yaitu di sekitar Kecamatan Munjungan dan Panggul di Trenggalek, dan Kecamatan Pucanglaban di Tulungagung.

Sengketa itu muncul, karena adanya klaim tumpang tindih atas sejumlah pulau kecil tak berpenghuni. Masyarakat setempat menyebut pulau-pulau itu berada di wilayah Trenggalek, sementara dalam peta resmi Tulungagung, sebagian pulau dianggap sebagai bagian kabupaten tersebut.

"Kemendagri harus bijak dalam menyelesaikan sengketa pulau. Pemerintah harus mengedepankan fakta dan sejarah kepemilikan pulau tersebut," katanya, Jumat (20/6/2025).

Dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau juga tetap memasukkan 13 pulau ke wilayah Tulungagung. Padahal, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur 13 pulau tersebut masuk wilayah Trenggalek.

Ke-13 pulau yang dimaksud adalah Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo, Pulau Solimo Kulon, Pulau Solimo Lor, Pulau Solimo Tengah, Pulau Solimo Wetan, Pulau Sruwi, Pulau Sruwicil, dan Pulau Tamengan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika