REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Realisasi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) baru mencapai 953.912 orang. Angka tersebut hanya sekitar 9,8 persen dari 9,6 juta potensi penerima manfaat, mencakup siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Masih kecilnya penerima manfaat MBG di Jateng berkorelasi dengan masih sedikitnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi tersebut. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengungkapkan, saat ini SPPG yang sudah aktif beroperasi di wilayahnya mencapai 335 unit. Provinsi Jateng masih membutuhkan 2.418 SPPG.
Luthfi mengatakan, program MBG memilki tujuan positif, yakni membangun generasi yang sehat dan tangguh. "Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG," ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jateng terkait pelaksanaan MBG di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (31/7/2025).
Saat ini SPPG terbanyak di Jateng berada di wilayah Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sementara wilayah dengan jumlah SPPG yang masih kecil antara lain Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara. Daerah-daerah tersebut menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
Luthfi meminta dukungan BGN dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit SPPG yang telah terdaftar. "Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” katanya.
Luthfi mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara. “Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” ucapnya.
Sementara itu Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengungkapkan, TNI-Polri akan dilibatkan dalam percepatan pembangunan dapur atau SPPG di Provinsi Jateng. Hal itu disampaikan Dadang seusai menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Kantor Gubernur Jateng.
Dadang mengungkapkan, selama ini BGN sudah menjalin komunikasi dengan para mitra atau yayasan yang hendak bergabung menjadi pelaksana unit SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. "Tapi juga ada rencana keterlibatan langsung dari TNI, dari polisi, untuk mempercepat program yang ada sekarang," ujarnya kepada awak media seusai menghadiri rapat.
Terkait hal itu, Dadang mengatakan, pemerintah-pemerintah daerah di Jateng akan menyiapkan 1.542 bidang lahan untuk pembangunan SPPG. "Memang ada beberapa kendala, karena dari Kementerian Keuangan ingin kondisi tanah yang akan kita bangun clear dan clean. Artinya tidak ada tanah bermasalah karena ini berkaitan dengan penggunaan anggaran negara," ucapnya.
"Kalau untuk kemitraan yang mandiri, monggo, mereka punya tanah di mana, silakan (membangun SPPG). Yang penting sesuai dengan standar kita, sesuai aturan-aturan kita," tambah Dadang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika