REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Djabo Priyono mengatakan, sekitar 16 ribu siswa Sekolah Rakyat (SR) akan memperoleh laptop. Dia menyebut, proses pengadaan laptop bakal dilakukan pemerintah secara bertahap.
Agus mengungkapkan, per 30 September 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mendirikan 165 SR yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. "Ada kurang lebih 16 ribu siswa, dari SD, SMP, SMA. Ada kurang lebih 2.400 guru, ada kurang lebih 4.442 tenaga pendidikan di 165 sekolah," ucapnya saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/9/2025).
Dia menerangkan, meski diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, Presiden tetap menginginkan agar para siswa memperoleh fasilitas unggulan. Siswa-siswa SR diharapkan mampu menguasai teknologi informasi serta minimal dua bahasa asing, yakni bahasa Jepang dan Inggris. "Makanya nanti tiap anak akan mendapatkan laptop satu-satu," ujar Agus.
Saat memberikan keterangan pers seusai sambutan, Agus mengatakan, pemerintah akan menyediakan 16 ribu untuk seluruh siswa SR. "Jadi sesuai kebutuhan siswa; siswanya kan kurang lebih sekarang ini di 165 titik itu ada kurang lebih 16 ribu. Jadi kira-kira laptopnya (jumlahnya) seperti itu. Pak Menteri juga nanti minta guru-gurunya dikasih. Ini sedang proses pengadaan," ucapnya.
Agus mengungkapkan, Kemensos tak menginginkan adanya masalah dalam pengadaan laptop bagi para siswa SR. "Jadi kita betul-betul hati-hati, sesuai mekanisme. Bahkan kita juga melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum dalam proses ini," katanya.
Menurutnya, peran lembaga penegak hukum dalam proses pengadaan laptop bagi siswa SR dibutuhkan. "Supaya begitu ini sudah clear, pengadaannya aman, proses distribusinya juga aman," ujar Agus.
Menurut Agus, saat ini sebagian siswa SR telah menerima laptop. "Sebagian sudah, sebagian belum. Kan ini kuotanya besar," ucapnya.
Kendati demikian, Agus mengatakan, Kemensos berupaya mempercepat pengadaan kebutuhan dan fasilitas SR. Hal itu karena Presiden ingin segera meresmikan program tersebut.