REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Djabo Priyono mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan berusaha mencegah terjadinya praktik perundungan dan intoleransi di lingkungan Sekolah Rakyat (SR). Pembinaan tidak hanya akan dilakukan pada siswa, tapi juga tenaga pengajar.
"Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada bullying. Selain itu, tidak boleh ada intoleransi. Apa pun agama teman kalian, kalian harus menghormati, harus menghargai," kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/9/2025).
Dia menambahkan, di lingkungan SR juga tidak boleh ada praktik pelecehan seksual. "Ingat ya, ini tiga hal yang diperintahkan Pak Presiden tidak boleh ada di sekolah," ujarnya.
Agus mengungkapkan, SR Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Jawa Barat, selalu menggelar pelatihan untuk menangani masalah perundungan dan intoleransi. Menurutnya, kegiatan itu dapat dijadikan model untuk diterapkan di SR lainnya.
"Jadi ada semacam pendidikan teorinya, ada simulasinya, bahkan siswa-siswanya setiap Sabtu disuruh presentasi tentang bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi bullying," kata Agus.
Dia menjelaskan, guru-guru dan tenaga pendidik SR juga sudah mengikuti retreat. Mereka dibekali materi terkait hak asasi manusia (HAM) dari berbagai pakar, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas Perempuan. Retreat tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru seputar isu perundungan dan intoleransi.
"Guru-gurunya sudah kita bekali dan belum lama ini tenaga didik juga kita retreat. Termasuk ada juga buku-buku panduannya," kata Agus.
Agus mengungkapkan, per 30 September 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mendirikan 165 SR yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. "Ada kurang lebih 16 ribu siswa, dari SD, SMP, SMA. Ada kurang lebih 2.400 guru, ada kurang lebih 4.442 tenaga pendidikan di 165 sekolah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika