REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mendorong para penjual pakaian bekas impor (thrifting) beralih menjual produk pakaian lokal. Dia menekankan, alasannya karena pemerintah melarang impor pakaian bekas.
"Saya tidak mau lagi membahas thrifting, tapi yang saya bahas, yang dilarang pemerintah itu, adalah mengimpor barang-barang bekas, dalam hal ini baju-baju bekas yang diimpor dari luar," kata Maman seusai menghadiri peluncuran program Kemudahan Usaha Mikro Bermitra (Kumitra) di Gedung Gradhika, Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Kamis (20/11/2025).
Namun Maman mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian UMKM untuk tidak hanya mendukung pelarangan dan penutupan usaha thrifting. "Kalau kita hanya sekadar melarang tapi tidak memikirkan dampak ekonominya bagi pedagang-pedagang baju bekas ini, tentunya kasihan mereka. Maka dari itu ditugaskan kepada kami untuk melakukan substitusi produk," ucapnya.
Dia mengatakan, sejauh ini Kementerian UMKM telah mendata sekitar 1.300 produk merek lokal, terdiri dari baju, celana, hingga sepatu. "Kita lakukan upaya substitusi dari baju-baju bekas itu ke brand lokal," ujar Maman.
Maman menambahkan, saat ini kementeriannya sedang memetakan daerah mana di Indonesia yang tingkat penjualan pakaian bekasnya cukup tinggi. "Nanti akan kami temui (para pedagang baju bekas), lakukan pembinaan, kami lakukan substitusi produknya. Supaya mereka tetap bisa berlanjut ekonominya," katanya.
Kementerian UMKM, kata dia, sedang mendorong program Kumitra. Terkait hal itu, dia mengapresiasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Jateng. Menurutnya, hal itu berkorelasi dengan pengembangan UMKM.
Maman mencatat, pencairan KUR di Jateng telah mencapai Rp41,4 triliun. Dana tersebut disalurkan ke sekitar 791 ribu pelaku UMKM. "Kalau diambil sampling dari akses pembiayaan dari KUR, Jawa Tengah yang paling besar dan paling luar biasa atensinya. Jadi saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Provinsi Jawa Tengah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika