REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya hilirisasi riset sebagai kunci penguatan inovasi daerah. Dia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dapat berperan aktif sebagai off taker atau pengguna utama inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Yusharto dalam paparannya pada kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Kota Surakarta. Menurut dia, Surakarta memiliki potensi besar karena didukung oleh keberadaan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Sebelas Maret (UNS), serta berbagai lembaga riset yang secara konsisten menghasilkan kajian dan penelitian berkualitas.
“Hilirisasi inovasi ini menjadikan pemerintah daerah diharapkan menjadi off taker dari inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, hasil riset tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat diterapkan menjadi inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Yusharto di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis (22/1/2026) lewat keterangan tertulis.
Dia menjelaskan, sinergi antara perangkat daerah dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar hasil riset dapat diadopsi menjadi solusi atas berbagai permasalahan layanan publik. Setiap fakultas dan pusat kajian di perguruan tinggi, kata dia, memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai urusan pemerintahan yang diampu.