REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terkait hal itu, dia meminta pemerintah daerah turut membantu pelaksanaan MBG, khususnya mengawasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Kami menyadari bahwa pelaksanaan program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dan ruang perbaikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas terus dilakukan secara berkelanjutan," kata Suardi saat memberikan sambutan dalam acara Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis dan ASEAN ID-Nourish di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (29/4/2026).
Terkait hal itu, dia meminta para kepala daerah turut aktif memantau dan mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya masing-masing. "Saya berharap kepada para pimpinan daerah, karena yang diberi makan adalah anak-anak pada wilayah tersebut, maka mohon kepada para wali kota dan bupati untuk melakukan inspeksi-inspeksi pada SPPG-SPPG yang ada di wilayah masing-masing," ujarnya.
Menurut Suardi, pemerintah daerah memiliki perangkat kedinasan yang dapat terlibat dalam mengawasi pelaksanaan MBG, antara lain dinas kesehatan, pendidikan, pertanian, termasuk dukcapil. "Itu kalau mereka dilibatkan, mereka akan tahu, ini benar atau enggak sih dalam pelaksanaan kegiatan ini," ucapnya.
Dia secara khusus meminta dinas kesehatan di masing-masing daerah turut memeriksa SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Mohon dibantu sekaligus diawasi, benarkah mereka sudah sesuai dengan aturan SLHS. Jangan sampai SLHS ini hanya menjadi suatu persyaratan, tapi tidak memenuhi ketentuan," ujar Suardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika