REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Aidul Fitriciada Azhari (Guru Besar Hukum FHIP Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Ketua Komisi Yudisial RI 2015-2018)
Dalam dinamika politik modern, narasi ideologis kerap menjadi instrumen paling ampuh bagi pemegang tampuk kekuasaan untuk memobilisasi dukungan publik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, misalnya, secara gencar mengartikulasikan narasi politik ekonomi kerakyatan dan kemandirian nasional. Berbagai program monumental diluncurkan dengan klaim keberpihakan pada rakyat kecil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Secara retoris, narasi kerakyatan tersebut sangat memikat. Namun, ketika narasi yang bergelora tidak diimbangi dengan kapasitas governansi atau tata kelola pemerintahan yang matang, maka kebijakan publik berisiko terjebak menjadi sebatas panggung politik yang mahal. Realitas di lapangan menunjukkan, bahwa penyerapan anggaran raksasa yang didorong oleh semangat ideologis justru rentan mengalami salah kelola, inefisiensi, bahkan memicu tindak pidana korupsi yang massif.
Defisit Governansi
Program MBG dan KDMP dirancang dengan skala anggaran yang sangat fantastis. Karakteristik utama dari program berbasis narasi ideologis adalah dorongan untuk mengeksekusi kebijakan secara cepat (fast-track) demi membuktikan komitmen politik. Celakanya, kecepatan eksekusi tersebut kerap mengabaikan tahap krusial dalam siklus kebijakan, yakni perancangan sistem pengawasan, transparansi alokasi, hingga kesiapan infrastruktur birokrasi di tingkat tapak.
Ketika anggaran jumbo disalurkan ke dalam sistem yang belum sepenuhnya siap, maka terjadi apa yang dalam teori ekonomi politik disebut principal-agent problem dan institutional deficit. Diskresi anggaran yang besar tanpa mekanisme checks and balances yang ketat membuka celah lebar bagi terjadinya moral hazard. Akibatnya, program yang diniatkan untuk menyejahterakan rakyat justru meleset dari sasaran, rawan dibajak oleh elite politik, dan bertransformasi menjadi ladang bancakan korupsi.
Fenomena ini menegaskan, bahwa niat baik yang dibungkus oleh ideologi kerakyatan tidak pernah cukup untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa kerangka kerja teknokratis dan governansi yang transparan, narasi ideologis hanya akan menjadi alat legitimasi untuk mengalirkan dana publik tanpa akuntabilitas yang jelas.
State Building Fukuyama
Untuk memahami akar persoalan tersebut, pemikiran Francis Fukuyama mengenai pembentukan-negara (state-building) masih sangat relevan. Dalam karyanya, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (2004), Fukuyama secara tajam membedakan antara dua dimensi kekuasaan negara: jangkauan fungsi negara (scope of state function) dan kekuatan kapasitas negara (strength of state capacity).
Scope merujuk pada seberapa banyak tanggung jawab dan agenda yang ingin diambil oleh Pemerintah—dalam hal ini mencakup program-program ambisius berorientasi kerakyatan. Sementara strength merujuk pada kemampuan institusi negara untuk merencanakan, mengeksekusi, dan mengawasi kebijakan secara professional, transparan, serta bebas dari korupsi.
Masalah utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah ketimpangan mendalam antara scope dan strength. Pemerintah bergegas memperluas scope melalui berbagai program ideologis beranggaran raksasa, namun mengabaikan penguatan strength dalam bentuk kapasitas institusional birokrasi. Fukuyama mengingatkan bahwa perluasan fungsi negara tanpa ditopang oleh kapasitas institusi yang kuat adalah resep utama menuju kegagalan kebijakan dan kemunduran governansi yang jika tidak segera ditangani dapat meluncur ke arah terbentuknya negara gagal (failed state).
Di era interaksi global yang serba terhubung dewasa ini, kredibilitas suatu bangsa tidak lagi diukur dari seberapa riuh narasi populistik yang digaungkan di dalam negeri. Standar global menuntut good governance – seperti kepastian hukum, transparansi digital, dan akuntabilitas publik – sebagai indikator utama efektivitas pemerintahan. Ketika governansi internal lemah dan korupsi merebak pada program-program strategis, maka kepercayaan publik internasional maupun domestik terhadap institusi negara akan merosot tajam.
Ideologi sebagai Kompas
Penguatan governansi pemerintahan sudah saatnya dijadikan panglima dalam setiap perumusan kebijakan nasional. Narasi ideologis seharusnya berfungsi sebagai kompas moral dan arah strategis bangsa, bukan dijadikan pengganti dari prinsip-prinsip dasar akuntabilitas publik.
Untuk keluar dari jebakan 'narasi ideologis, minus governansi' tersebut terdapat beberapa langkah korektif mendesak untuk dilakukan: Pertama, pemerintah perlu melakukan jeda evaluative (evaluative pause) dan audit independen terhadap tata kelola program MBG dan KDMP. Ekspansi anggaran tidak boleh dilanjutkan sebelum sistem pengawasan dan indikator kinerja utama (KPI) perancangan benar-benar solid.
Kedua, memperkuat state-capacity sebagaimana dianjurkan oleh Fukuyama. Ini di antaranya mencakup profesionalisasi birokrasi pengelola program, digitalisasi sistem penyaluran anggaran untuk menutup celah kebocoran, serta pelibatan lembaga pengawas independen dan masyarakat sipil dalam setiap tahapan pengawasan.
Ketiga, mentransformasikan pendekatan pembentukan kebijakan dari ideology-driven policy making menjadi evidence-based policy making. Setiap program bernilai triliunan rupiah harus didasarkan pada studi kelayakan yang teruji, simulasi risiko, dan tata kelola yang terukur, bukan sekadar imajinasi politik.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak akan diukur dari seberapa banyak istilah kerakyatan yang diucapkan dalam pidato-pidato politik, melainkan dari seberapa bersih, efektif, dan akuntabel program-program tersebut dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tanpa penguatan governansi, narasi kerakyatan hanya akan berakhir sebagai retorika yang mahal harganya bagi masa depan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika