REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Malioboro masih menjadi sorotan sampai hari ini. Dalam diskusi yang bertajuk 'Jogja Istimewa untuk Siapa?' yang digelar oleh SEMA UGM di Boulevard Universitas Gadjah Mada, Jumat (2/10/2026), permasalahan tentang pengelolaan tata ruang antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan para pedagang kembali dibahas.
Arif Usman, mantan PKL Malioboro yang kini beralih profesi menjadi fotografer jalanan, turut bersuara mengenai masalah tersebut. Ia menceritakan perubahan kehidupan para PKL direlokasi ke Teras Malioboro.
"Dulu saya di Lorong Malioboro jualan kaos. Di situ ada lebih dari 1.300 PKL sepanjang Jalan Malioboro yang menggantungkan hidupnya di Malioboro," ujar Arif.
Setelah dipindahkan ke lokasi baru, Arif menjelaskan bahwa banyak pedagang yang kesulitan mempertahankan usahanya. Ia memperkirakan hanya sekitar 20 persen pedagang yang masih mampu bertahan, sementara sebagian lainnya memilih berganti profesi.
"Sekarang banyak di antara kami dari yang digusur, yang dipindah di Beskalan maupun di Ketandan. Tinggal 20 persen kurang lebih yang bisa bertahan. Yang 80 persen alih profesi," katanya.
Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan hanya sekadar pemerintah menyediakan ruang berdagang, melainkan apakah lokasi tersebut mampu mendatangkan pembeli. Ia menilai sebagian pedagang justru kesulitan mendapatkan pembeli karena lokasi baru saat ini tidak seramai lokasi sebelumnya.
"Kalau ruang sih ada. Sebenarnya pemerintah ngasih ruang. Tapi ruang itu kan tidak ada pembeli yang masuk. Yang jadi masalah kan itu” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan pedagang dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, keputusan terkait penataan Malioboro seharusnya mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan pedagang yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
“Jadi kami sebagai pedagang di selasar tidak dilibatkan secara langsung. Mau tidak mau, suka tidak suka, dikasih tempat seperti ini," ujar Arif.
Arif berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan relokasi. Ia menyebut sebagian pedagang masih menginginkan adanya ruang usaha yang memungkinkan mereka kembali mendapatkan penghasilan seperti ketika berjualan di kawasan Malioboro.
"Kalau harapan kami semua pedagang PKL di Malioboro, solusi yang paling kami bisa hidup di sana ya kembalikan seperti yang dulu," kata Arif.
Sementara itu, M. Rakha Ramadhan, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan persoalan mengenai tata ruang perlu dilihat dalam konteks hak warga dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.
Rakha menilai pengelolaan tata ruang tidak hanya dipahami sebagai persoalan penataan fisik suatu kawasan saja, melainkan mengenai siapa yang dapat menggunakan ruang, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta apakah penataan tersebut tetap menjamin hak dan keberlangsungan hidup warga.
“Kalau kita lihat kemudian di berbagai peristiwa, tata ruang ini menjadi yang paling penting," ujar Rakha.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di Yogyakarta menunjukkan pentingnya menguji setiap kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak warga.
“Kalau bagi saya, Jogja itu tetap istimewa. Yang istimewa adalah gerakan rakyat yang (sampai) hari ini masih mau berjuang menghadapi perampasan ruang," ujar Raka.