Oleh : Prof Muhammad Sholahuddin, PhD
Guru Besar Kewirausahaan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dalam politik modern, informasi bukan sekadar kumpulan data, melainkan sumber daya yang dapat menentukan posisi tawar, memengaruhi keputusan, dan membentuk arah kebijakan. Informasi yang tepat pada waktu yang tepat dapat menentukan arah investasi, membuka peluang bisnis, bahkan memengaruhi posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Ketika akses terhadap informasi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, persoalannya menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu keadilan ekonomi dan siapa sesungguhnya yang menikmati manfaat dari kekuasaan negara.

Dalam dunia usaha, informasi dapat menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Pengusaha yang mengetahui rencana pembangunan jalan tol di suatu wilayah, misalnya, dapat lebih awal mempersiapkan pembelian tanah, pembangunan gudang, atau pembukaan pusat distribusi. Sebaliknya, pengusaha lain yang tidak memiliki informasi tersebut mungkin baru mengetahui peluangnya ketika harga tanah sudah meningkat. Contoh ini menunjukkan bahwa informasi dapat menciptakan keunggulan ekonomi, terutama apabila aksesnya tidak tersedia secara setara.

Perkembangan ekonomi digital semakin memperkuat posisi informasi sebagai sumber daya strategis. Data bukan sekadar bahan administrasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan, pengembangan produk, dan penguasaan pasar. MacFeely et al. (2022) menjelaskan pentingnya tata kelola data internasional karena arus data lintas negara berkaitan dengan peluang ekonomi, keamanan, dan kedaulatan. Oleh sebab itu, akses terhadap informasi strategis harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Oligarki dan Ketimpangan Kesempatan Ekonomi

Persoalan informasi membawa kita pada pembahasan oligarki, yaitu konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik pada kelompok terbatas yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kepentingan bisnis dan kekuasaan politik menjadi perhatian penting dalam kajian ekonomi politik. Damanik et al. (2025) membahas hubungan bisnis-politik serta persoalan konflik kepentingan dalam proses kebijakan di Indonesia.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, misalnya, idealnya, perusahaan bersaing berdasarkan kualitas, harga, dan kemampuan. Namun, apabila kedekatan dengan pemegang kebijakan lebih menentukan daripada kompetensi, perusahaan kecil dan menengah berpotensi kehilangan kesempatan. Kondisi serupa dapat terjadi dalam pengelolaan pertambangan, perkebunan, dan investasi apabila pemberian izin tidak dilakukan secara transparan.

Fenomena tersebut berkaitan dengan rent-seeking, yaitu upaya memperoleh keuntungan melalui pengaruh terhadap kebijakan atau akses istimewa terhadap sumber daya, bukan melalui peningkatan produktivitas. Tambunan (2023) membahas bagaimana kepentingan oligarkis dapat memengaruhi proses legislasi di Indonesia. Persoalannya bukan terletak pada besarnya kekayaan seseorang, melainkan pada kemungkinan penggunaan kekuatan ekonomi untuk memperoleh keistimewaan dan membatasi persaingan.

Antara Laba dan Amanah

Dari perspektif kewirausahaan syariah, aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilandasi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Javaid (2021) menekankan orientasi kewirausahaan yang tidak hanya berpusat pada keuntungan, tetapi juga pelayanan dan kepentingan bersama.

Prinsip amanah mengajarkan bahwa setiap kewenangan dan sumber daya harus digunakan sesuai tanggung jawabnya. Seorang pengusaha yang mengelola dana investor tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan. Demikian pula, pejabat yang memiliki akses terhadap informasi negara harus menggunakan kewenangannya sesuai hukum dan kepentingan publik. Ahmed dan Aassouli (2022) menguraikan relevansi etika Islam dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang bertanggung jawab dalam aktivitas kewirausahaan.

Prinsip keadilan ('adalah) juga menuntut kesempatan ekonomi yang setara. UMKM seharusnya dapat bersaing dalam pengadaan pemerintah berdasarkan kualitas dan kemampuan, bukan karena kedekatan personal. Sementara itu, prinsip maslahah mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, keuntungan ekonomi harus berjalan bersama tanggung jawab sosial.

Geopolitik dan Kedaulatan Ekonomi

Persoalan tersebut juga memiliki dimensi internasional. Posisi strategis Indonesia, kekayaan sumber daya alam, dan besarnya pasar domestik menjadikan Indonesia memiliki hubungan kepentingan dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia. Pengaruh internasional tidak selalu berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui investasi, perdagangan, teknologi, pembiayaan, dan kerja sama keamanan.

Sebagai contoh, investasi asing dalam industri pengolahan mineral dapat meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, pemerintah perlu memastikan adanya transfer teknologi, keterlibatan pemasok lokal, dan perlindungan lingkungan. Demikian pula penggunaan teknologi digital dari perusahaan internasional perlu disertai perlindungan terhadap data strategis nasional.

Kedaulatan ekonomi bukan berarti menutup diri dari investasi asing, melainkan kemampuan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional. Kerja sama internasional harus memperkuat perekonomian, bukan mengurangi independensi kebijakan negara.

Mengembalikan Kekuasaan kepada Kepentingan Publik

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membangun tata kelola negara yang transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi dan informasi strategis harus memiliki dasar hukum, mekanisme pengawasan independen, serta pertanggungjawaban yang jelas. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperluas kesempatan ekonomi melalui transparansi pengadaan, akses pembiayaan UMKM, kemudahan perizinan, dan persaingan usaha yang sehat.

Dunia usaha juga perlu membangun budaya bisnis berdasarkan inovasi, kualitas, profesionalisme, dan kepercayaan, bukan mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan. Hubungan pemerintah dan pengusaha tetap diperlukan, tetapi harus berlangsung secara terbuka dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan oligarki, penguasaan informasi, dan pengaruh geopolitik harus dilihat dari bagaimana kekuasaan dan sumber daya dikelola. Kekuasaan adalah amanah, kegiatan ekonomi harus dilandasi keadilan, dan pembangunan harus menghadirkan kemaslahatan. Sebab, ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa besar kekayaan yang dihasilkan, melainkan seberapa adil kekayaan itu dikelola, seberapa luas manfaatnya dirasakan, dan seberapa kuat amanah dijaga dalam menjalankan kekuasaan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika