REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih tak ingin vaksin Nusantara didukung hanya berbekal semangat nasionalisme. Menurutnya, vaksin Nusantara tetap harus mengikuti mekanisme yang ada untuk mendapatkan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Prosedur dan protokolnya itu harus juga disesuaikan. Jangan hanya kita berpikir niat nasionalisme ini sendiri kemudian, ini niatnya nasionalisme sudahlah protokolnya cincai tidak apa-apalah, ya kan tidak bisa begitu," ujar Daeng dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (17/4).
Menurutnya, baik jika ada niat dari pihak-pihak yang mendukung vaksin buatan anak negeri. Namun, niat baik tersebut jangan sampai mengesampingkan tiga unsur utama dalam proses perizinan vaksin, yakni keamanan, khasiat, dan kualitas.
"Jadi mari kita fokus pada prosedur dan protokol dalam pengambangan vaksin. Makanya ini perdebatan nasionalisme lokal kadang-kadang kurang begitu tertarik, karena platform dendritik ini tidak pertama kali di Indonesia," ujar Daeng.
BPOM, kata Daeng, hingga saat ini dinilainya dalam keputusan yang tepat ketika tak mengizinkan uji klinis tahap II vaksin Nusantara. Pasalnya, instansi yang dipimpin oleh Penny K Lukito itu menggunakan standar internasional dalam memeriksa semua obat dan makanan, termasuk vaksin.
Jika BPOM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan izin dinilai tak profesional oleh DPR, ia menilai hal tersebut sangat disayangkan. Karena hingga saat ini, BPOM telah mengeluarkan banyak izin untuk obat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tanpa menyebabkan efek negatif.
"Itu kan sayang sekali, itu membangunnya luar biasa itu dan sudah banyak yang dikerjakan untuk menjaga kemananan dan keselamatan rakyat. Masa kita kembangkan isu-isu yang kemudian menjatuhkan kehormatan kelembagaan, itu kan perlu kita sayangkan," ujar Daeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
