REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi Covid-19 bisa mencapai angka 70 persen penduduk di setiap provinsi pada akhir tahun 2021. Hal itu agar kekebalan komunal bisa segera tercipta.
Jokowi berharap target itu dapat dicapai oleh setiap provinsi, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan menjadi tuan rumah perhelatan internasional World Superbike pada bulan November mendatang. "Kita inginkan seluruh provinsi bisa tervaksin (warganya) minimal 70 persen itu di akhir tahun ini. Syukur sebelum perhelatan terutama yang di sekitar venue sudah bisa diselesaikan," ujar Presiden saat melakukan dialog melalui konferensi video dengan sejumlah pondok pesantren dan rumah ibadah yang melakukan vaksinasi secara serentak, di sela kegiatan meninjau langsung vaksinasi di Pondok Pesantren K.H Syamsuddin, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Pada dialog bersama perwakilan daerah tersebut, Presiden juga meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan agar penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera dihentikan. Berkaitan dengan perhelatan internasional World Superbike, perwakilan dari Provinsi NTB mengaku siap untuk mempercepat proses penyuntikan vaksin dengan target 15 ribu suntikan per hari untuk mendukung pelaksanaan World Superbike.
"Kami siap dan kami berkomitmen, TNI, Polri, pemerintah, batalyon vaksinator, dan lain-lain, 500 fasilitas Kesehatan kami akan bergerak," ujar perwakilan dari Provinsi NTB.
Sementara perwakilan dari Kota Palangka Raya menyebut bahwa percepatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah terus diupayakan dengan membagi tiga zona vaksinasi. "Ada zona timur di Das Barito, zona tengah di Palangka Raya sendiri dan sekitarnya, kemudian zona barat di Kotawaringin," tutur perwakilan dari Kota Palangkaraya.
Perwakilan dari Kota Palangka Raya juga menyebutkan bahwa capaian vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari TNI Polri dengan para vaksinator.
"Ada dari provinsi, kemudian dari TNI, kemudian dari DPR, dari Binda (Badan Intelijen Negara Daerah), dan juga dari KKP (kantor kesehatan pelabuhan). Ini kami manfaatkan untuk kegiatan vaksinasi yang sifatnya massal," papar perwakilan Kota Palangka Raya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika