REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan mulai pembelajaran tatap muka (PTM) pada Oktober mendatang. Rencananya, PTM akan dicoba dua bulan terlebih dulu sebagai masa transisi karena masih dilakukan secara terbatas 50 persen.
Kepala Disdik Sleman, Ery Widaryana mengatakan, mereka sudah mempersiapkan SOP tatap muka terbatas sambil melihat perkembangan kasus covid di Sleman. Selain SOP, ada kriteria-kriteria yang disiapkan, tidak berbeda jauh SKB 4 Menteri.
Termasuk, kata Ery, surat persetujuan orang tua yang draft-nya akan dibuatkan agar sekolah tidak buat draft berbeda atau memasukkan hal-hal di luar aturan. Kehadiran masih sekitar 50 persen, artinya 14-16 untuk SD dan 16-18 untuk SMP.
Kemudian, PTM maksimal dilakukan dua kali dalam satu pekan, dengan waktu 2-3 jam setiap harinya. Ia menyarankan, sekolah tidak dulu mengisi PTM dengan mata pelajaran, tapi dimaksimalkan untuk melengkapi pembelajaran daring selama ini.
Menurut Ery, SOP sudah berisi panduan pelaksanaan PTM mulai dari siswa datang sampai siswa kembali ke rumah masing-masing. Termasuk, untuk guru-guru dan tenaga kependidikan karena mereka harus tiba terlebih dulu menerapkan prokes.
"Kedatangan untuk guru dan tenaga kependidikan juga diatur, guru harus datang lebih dulu sebelum siswa. Kami sudah meminta sekolah untuk siap memfasilitasi, diatur seperti apa kedatangan siswa," kata Ery, Rabu (22/9).
Dari total 40.132 siswa Sleman, ia menuturkan, yang sudah divaksin ada 36.322 siswa atau mencapai sekitar 90,51 persen. Sisanya, ada yang masih di bawah 12 tahun, memiliki komorbid, belum lama terpapar dan tidak diizinkan orang tua.
Meski begitu, Ery menilai, yang terpenting saat ini sekolah-sekolah melakukan persiapan yang matang sambil menanti peningkatan capaian vaksinasi. Sehingga, saat diputuskan PTM dilaksanakan secara serentak atau sampling terlebih dulu mereka sudah siap.
Ery mengungkapkan, mereka memang mendapati laporan sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu melakukan PTM beberapa waktu terakhir. Karenanya, Disdik Sleman mengirim tim pengawas ke sekolah-sekolah itu untuk menghentikan penerapan PTM.
Walau tidak menyebut secara pasti nama-nama sekolah tersebut, Ery menuturkan, mereka yang melanggar ada SD swasta dan SMP swasta. Mereka disebut telah pula dipanggil untuk dievaluasi dan diberi pengertian agar menanti kebijakan resmi.
Ia bersyukur, dari evaluasi sekolah-sekolah yang melanggar dan sudah menggelar PTM itu tidak ditemukan kasus-kasus covid baru. Ery menerangkan, keterangan dari sekolah-sekolah tersebut sudah PTM karena Sleman masuk PPKM level tiga.
"Kita minta hentikan, kita minta bersabar, sekolah kita panggil karena memang belum kita izinkan, jadi tetap kita tegur sambil menunggu kebijakan," kata Ery.
Ikuti Whatsapp Channel Republika