REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebanyak 2.792 dari total 4.435 aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) hingga saat ini belum bersertifikat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati mengatakan saat ini pihaknya sudah mengajukan permohonan sertifikat sebanyak 934 aset yang masih dalam proses sertifikasi.
"Sampai saat ini, dari total 4.435 aset Pemkot Surabaya, ada sebanyak 1.643 aset yang sudah bersertifikat. Sedangkan, 2.792 lainnya masih belum bersertifikat," katanya, Sabtu (25/9).
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, Pemkot Surabaya menerima sebanyak 159 Sertifikat Hak Pakai (SHP) dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surabaya I dan II. SHP yang terdiri dari sertifikat tanah aset pemkot berupa jalan dan saluran serta lainnya itu, diserahkan kepada Pemkot Surabaya pada Jumat (24/9).
"Sertifikat tanah aset pemkot berupa jalan dan saluran itu prosesnya melalui DPUBMP Surabaya. Kalau tanah dan bangunan ada di DPBT," kata Maria.
Dia menyebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah itu terdapat tiga bentuk pengamanan aset, yakni pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Sertifikasi merupakan bentuk dari pengaman hukum terhadap aset Pemkot Surabaya.
Sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, ujar dia, Pemkot Surabaya wajib mensertifikasi tanah asetnya secara bertahap. Oleh karena itu, kata dia, telah diserahkan sertifikat tanah aset Pemkot Surabaya oleh Kantor Pertanahan Surabaya I dan II.
Ia menjelaskan, terdapat tiga tahapan sertifikasi aset. Pertama, Pemkot Surabaya membuat permohonan surat ukur. Kedua, apabila surat ukur sudah terbit, akan diterbitkan surat keputusan (SK) pemberian hak atas tanah. Terakhir, setelah SK pemberian hak atas tanah terbit, barulah sertifikatnya diterbitkan.
"Jadi, sertifikasi ini adalah dalam rangka pengamanan aset Pemkot Surabaya yang merupakan bukti kepemilikan tanah aset pemkot. Selain itu, di KPK sendiri itu kan ada tim koordinasi dan supervisi. Nah, itu setiap bulan kami dimonitor terkait dengan capaian sertifikasi, termasuk semua kabupaten/kota di Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika