REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada periode 2025-2030. Berdasarkan APBD Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan Rp12,3 triliun, jumlah ini dinilai belum mumpuni untuk mendukung keseluruhan program.
"Hingga saat ini terdapat 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung. Total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini mencapai Rp9,6 triliun," kata Wali Kota Eri Cahyadi dalam keterangannya di Kota Surabaya, Selasa.
Ia mengemukakan, Pemkot Surabaya juga telah merancang pembangunan infrastruktur jalan termasuk di antaranya proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta peningkatan kualitas jalan pada 64 ruas skala kota dan 2.998 skala kampung.
"Tak hanya itu, pelebaran Jalan Wiyung juga masuk dalam daftar prioritas, dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,6 triliun," katanya.
Pada sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) juga tidak luput mendapat perhatian Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri mengungkap pemasangan 5.740 titik PJU di 29.853 lokasi yang membutuhkan anggaran Rp280 miliar.
"Sementara program perbaikan rumah tidak layak huni telah mengantongi daftar antrean sebanyak 8.176 unit dengan kebutuhan anggaran Rp286 miliar," katanya.
Pemkot Surabaya juga berkomitmen memperbaiki 171 balai RW dengan anggaran Rp34 miliar. Di sektor pendidikan, alokasi mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp2,5 triliun tidak bisa diganggu gugat.
"Dalam kurun waktu 2025-2030, Pemkot Surabaya berencana membangun 10 SMP dan 4 SD baru dengan anggaran Rp128 miliar," katanya.
Pada sektor kesehatan, Pemkot mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk penguatan layanan puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 anak muda dari keluarga miskin dan pra-miskin akan mendapatkan anggaran Rp55 miliar.
Di samping itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga menargetkan penuntasan kemiskinan bagi 69.389 jiwa dari keluarga miskin dan 293.596 jiwa dari keluarga pra-miskin, dengan anggaran Rp1,551 triliun. Terkait dengan insentif bagi tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, pengurus rumah ibadah, dan berbagai elemen pelayan publik lainnya dialokasikan Rp1,4 triliun per tahun.
"Berbagai program pembangunan lainnya juga akan dikembangkan, termasuk dukungan untuk UMKM, ketahanan pangan, pariwisata, olahraga, dan kesenian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika