REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera menambah dua desa tangguh bencana. Sebelumnya, hanya ada tiga desa yang dinobatkan sebagai desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ini sebagai antisipasi dini penanggulangan bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.
"Tiga desa yang sebelumnya ditetapkan sebagai desa tangguh bencana, yakni Rahtawu, Menawan dan Desa Japan. Sedangkan desa baru yang dipersiapkan menjadi desa tangguh bencana, yakni Kesambi (Kecamatan Mejobo) dan Wonosoco (Kecamatan Undaan)," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Budi Waluyo di Kudus, Senin (4/10).
Ia mengungkapkan dari dua desa yang dipersiapkan menjadi desa tangguh bencana (Destana), hingga kini sudah mulai dipersiapkan. Termasuk melakukan survei lapangan serta mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)-nya. Targetnya, bulan Oktober 2021 sudah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana karena penganggarannya untuk Desa Kesambi dari APBD Kudus dan Desa Wonosoco dari APBD Provinsi Jateng.
"Kami juga menargetkan setiap tahun ada tambahan satu desa tangguh bencana, sehingga nantinya semua desa di Kudus memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir SDM untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana alam," ujarnya.
Dengan menjadi desa tangguh bencana, setidaknya penanggulangan bencana di desa-desa rawan dapat dilakukan dengan cepat serta warganya juga mudah beradaptasi dalam menghadapi bencana. "Kalaupun terjadi bencana yang merusak, tentunya mereka bisa pulih lebih cepat untuk bangkit," ujarnya.
BPBD Kabupaten Kudus sendiri menargetkan semua desa setempat menjadi desa tangguh bencana. Sehingga, nantinya desa yang minim permasalahan bencana alam bisa membantu mengirimkan personel yang sudah dilatih soal kebencanaan untuk membantu penanganan bencana di desa lain yang dilanda bencana. Hal itu, imbuh dia, mempertimbangkan keterbatasan anggaran daerah, sehingga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah desa untuk bantu membantu dalam penanganan bencana alam.