Langkah nyata pemerintah dan Perum Jasa Tirta I
Mendengar adanya temuan sampah di aliran sungai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berpendapat, kondisi itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor penyebab. "Jadi kalau terkait sampah di Sengguruh berbagai macam ya. Kalau disalahkan kabupaten ya, silakan salahkan. Nggak apa-apa tapi kami sudah berusaha sebenarnya," kata Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji.
Menurut Renung, Pemkab Malang sudah berusaha sebaik mungkin dalam mengelola sampah. Salah satunya di wilayah Mulyoagung, Dau, Kabupaten Malang. Aliran Sungai Brantas di area tersebut sudah terbebas dari pembuangan sampah.
Sebelum 2010, kata Renung, banyak masyarakat Dau membuang sampah ke DAS Brantas. Dengan teknologi TPS3R, masalah tersebut akhirnya bisa ditanggulangi dengan baik. Teknologi ini pun diterapkan di wilayah yang masyarakatnya juga ingin melaksanakan model tersebut.
Di sisi lain, Renung juga mengatakan, apabila pemerintah pemerintah daerah menyediakan sarana prasarana yang cukup tapi masyarakat tidak mau mengelola sampahnya. Jika situasi terjadi, maka pemerintah bisa saja melakukan penegakan hukum melalui Perda. Namun faktanya, masyarakat belum mendapatkan sarana dan prasarana tersebut hingga kini.
Melihat situasi tersebut, Pemkab Malang pun melakukan upaya lain seperti melibatkan pemerintah desa. Seperti diketahui, masing-masing pemerintah desa sebenarnya sudah memiliki kas desa. Artinya, pemerintah desa hanya perlu menentukan masalah sampah itu penting atau tidak untuk dialokasikan dana.
"Kalau nggak dialokasikan ya berarti nggak penting, ya berarti seperti itu. Ini makanya program TPST3R, itu makanya ada yang dibangun oleh pemerintah desa akhir-akhir ini dan sekarang tahun 2021 teman-teman dewan turun gunung melakukan sosialisasi mengajak masyarakat untuk mau mengelola," jelasnya.
Di samping itu, Pemkab Malang juga masih terus berusaha mencari pembiayaan di tingkat nasional. Salah satunya Pemkab Malang melakukan komitmen bersama dengan KLHK. Yakni, Pemkab Malang difasilitasi teknologi tentang cara mengelola sampah organik.
"Kalau yang plastik - plastik bank sampah tapi bank sampah TPST3R itu yang sudah ada," kata dia menambahkan.
Klaim turut berusaha mengurangi sampah juga diungkapkan Perum Jasa Tirta (PJT) I selaku pengelola sumber daya air di Jawa Timur (Jatim). Direktur Utama (Dirut) PJT I, Raymond Valiant Ruritan menegaskan, pihaknya rutin melaksanakan pembersihan sampah setiap hari termasuk di Bendungan Sengguruh. Setidaknya sepertiga sampah yang terjaring di Bendungan Seguruh merupakan material non-organik seperti plastik, kaca dan lain-lain.
Selain sampah non-organik, PJT I juga menjaring sampah gulma dan material organik. Untuk sampah plastik, Raymond memastikan, acap didaur ulang oleh masyarakat khususnya komunitas pemulung. "Dan selebihnya dibuang di dumping site," katanya.
Raymond juga menyatakan, saat ini PJT I masih melakukan penelitian terkait masalah mikroplastik di Sungai Brantas. Penelitian ini melibatkan para akademisi di perguruan tinggi dan relawan. Riset tersebut nantinya bertujuan agar dapat diperoleh hasil yang representatif untuk menggambarkan persoalan.
Adapun terkait temuan sampah di Bendungan Sengguruh, Raymond mengetahui, lokasinya berada di Gampingan, Kabupaten Malang. Gampingan berada di sisi kanan dari arah aliran sungai yang memasuki Bendungan Sengguruh. Di lokasi tersebut ada komunitas pemulung juga yang menumpuk sampah di tepian sungai setelah melakukan pemilahan.
"Kita tak mengesampingkan bahaya dari mikroplastik, walaupun demikian, kita juga harus cermat melihat dampak langsung dan metode mitigasinya," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Operasional PJT I, Gok Ari Joso Simamora menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan di setiap infrastruktur yang dikelola. Tak terkecuali di Bendungan Sengguruh yang merupakan bendungan paling hulu di sistem sungai Brantas.
Untuk diketahui, Bendungan Sengguruh menerima sampah yang mengalir dari hulu Brantas. Lebih tepatnya dari Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang dengan total daerah tangkapan air seluas 1.659 km persegi. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut mengakibatkan volume timbulan sampah yang tertampung di bendungan sangat besar.
Menurut Simamora, situasi tersebut bisa terjadi karena banyak masyarakat yang membuang atau menumpuk sampah di badan sungai, termasuk sempadan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh PJT I pada akhir 2019, setidaknya ada 76 titik pembuangan sampah di sempadan sungai. Penelusuran dilakukan di sepanjang aliran sungai Brantas dari Arboretum Sumber Brantas sampai jembatan Gadang atau sekitar 46 km.
Untuk penanganan sampah, Simamora memastikan, PJT I rutin melakukan pengangkatan sampah secara mekanis setiap harinya. Rata-rata volume sampah yang terangkat pada musim kemarau mencapai 30 meter kubik per hari. Namun apabila musim hujan bisa mencapai 200 meter kubik per hari.
"Dalam satu tahun rata-rata volume sampah yang tertangkap di Bendungan bisa mencapai lebih dari 40 ribu meter kubik," ungkapnya.
Menurut Simamora, sampah yang telah terangkat tidak bisa langsung dibuang ke dumping area. Sampah harus melalui proses pengeringan di lahan pembuangan sementara. Kemudian sampah secara rutin diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Upaya pencegahan juga dilakukan PJT I melalui berbagai kegiatan. Beberapa di antaranya sosialisasi ke masyarakat terkait penanganan sampah domestik melalui pemberdayaan masyarakat dari program TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan). Program itu dirupakan dengan memberikan bantuan pembuatan TPS, alat pencacah sampah, gerobak sampah maupun melaksanakan berbagai program kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah.
Selain itu, pihaknya juga melakukan berbagai studi untuk mendalami dampak dari timbulan sampah yang ada di Sungai Brantas. Untuk diketahui, saat ini sedang berlangsung studi terkait kandungan mikroplastik di DAS Brantas. Studi ini dilakukan bersama antara PJT I dengan Universitas Brawijaya untuk memotret karakteristik dan profil sebaran kandungan mikroplastik di sepanjang Sungai Brantas.
"Nantinya, hasil studi ini akan kami sampaikan juga kepada pemerintah pusat maupun daerah sebagai data input dalam merumuskan upaya penanganan sampah plastik," katanya.
Ia berharap adanya komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak dalam mengatasi permasalahan sampah di Sungai Brantas. Kepedulian dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan kontribusi dalam melestarikan lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
