REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Kota Tegal menyatakan telah mantap melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Sejak 1 Oktober 2021 lalu, di Kota Tegal tercatat sudah 126 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta menggelar PTM Terbatas.
"Sedangkan untuk tingkat SMP, kami mulai PTM setelah status PPKM Kota Tegal turun ke level 3. Kita lakukan percontohan di beberapa sekolah, dengan masing-masing rombongan belajar dibatasi sejumlah 50 persen siswa, sampai kemudian kita lakukan PTM," ujar Wali Kota Tegal, Herlien Tjoktowati, dalam Workshop Pendidikan dengan tema Kondisi Kesehatan Dalam Rangka Akselerasi PTM Terbatas di Kota Tegal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Sementara untuk sekolah SMA dan SMK, lanjutnya, dibagi ke dalam dua kelompok. Ada yang menggunakan pola PTM Terbatas, dan ada yang menggunakan pola percontohan PTM Murni, dengan memberlakukan ketat protokol kesehatan. Hal dilakukan setelah tahapan screening dan penilaian sejumlah kriteria yang ditetapkan. Setelah semua selesai dan tidak ada masalah maka dilakukan proses pembelajaran tatap muka.
"Kepada sekolah dan anak-anak saya terus berpesan agar jangan pernah kendor dan jangan pernah lengah. Karena kesempatan PTM Terbatas adalah kesempatan yang hampir ditunggu selama hampir dua tahun lamanya. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebaiknya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan kejar ketertinggalan," ujar Herlien.
Dikatakan, Kota Tegal mantap melakukan PTM Terbatas mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK, karena Kota Tegal memiliki modal kepercayaan besar dari suksesnya mebolisasi vaksinasi warga. Untuk bulan Oktober saja, Tegal sudah mencapai target 96,40 persen atau 205.381 jiwa dari target sasaran 213.046 orang telah mendapat vaksinasi tahap pertama. Sedangkan cakupan vaksinasi dosis kedua masih terus berjalan dan tercatat 58,48 persen atau baru 124.587 jiwa telah divaksin.
"Meskipun demikian saya tetap tekankan jangan lengah dengan turunnya level 2 untuk Kota Tegal, sebab ancamanan virus Covid-19 masih belum sepenuhnya hilang. Perlu komitmen semua pihak untuk melakukan recoveri pendidikan," ujar Herlien.
Sementara itu, Direktur PAUD, Muhammad Hasbi dalam sambutanya menegaskan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang daerahnya sudah berada di level 1, 2 dan 3 untuk segera melaksanakan opsi menyelenggarakan PTM Terbatas.
Menurut Hasbi, pemerintah melakukan langkah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas menunjukan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah telah melalui proses kajian yang matang. "Dipilihnya kata 'terbatas' dalam PTM menunjukan kebijaksanaan dipilih di tengah pandemi. Mari kita dorong satuan PAUD dan satuan Sekolah Dasar (SD) untuk segera mempersiapkan diri melakukan opsi PTM terbatas bagi anak-anak kita yang berusia dini dan anak-anak kita yang berada dijenjang pendidikan dasar, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat," katanya.
Pengambilan keputusan itu disebabkan kata Muhammad Hasbi karena pembelajaran tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh. Lebih banyak hal yang dapat dilakukan pada metode pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, sehingga potensi anak usia dini lebih mudah untuk dikembangkan.
Kepada seluruh pemangku kepentingan PAUD, diimbau untuk segera mengunduh (download) aplikasi PAUDPEDIA yang tersedia di playstore melalui perangkat android maupun IOS. "Saat ini dimana digitalisasi sekolah menjadi perhatian utama pemerintah, saya imbau seluruh pemangku kepentingan PAUD untuk mengunduh aplikasi PAUDPEDIA, banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan disaba. Nanti setelah diunduh tunjukan kepada panitia agar dapat bonus pulsa," ujar Direktur PAUD yang mendapat sambutan hangat peserta workshop.
Kegiatan yang dihadiri oleh 120 guru, kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan di Kota Tegal tersebut dihadiri Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Muhammad Hasbi, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Prof Masrukhi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kota Tegal, Herlien Tjokrowati yang mewakili Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika