REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakata, Ery Agustin mendorong pemerintah setempat menyediakan internet yang memadai guna mendukung pembukaan objek wisata yang menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Ery Agustin di Gunung Kidul, Senin, mengatakan sektor pariwisata adalah sektor yang menjadi tulang punggung Gunung Kidul dalam pemulihan ekonomi masyarakat, namun belum didukung sarana infrastruktur jaringan internet yang memadai. Sehingga banyak objek wisata yang tidak ada jaringan internet dan tidak bisa menggunakan aplikasi PeluliLindungi.
"Penanganan jaringan seluler semestinya menjadi prioritas karena kunjungan wisatawan jelas menghadirkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab harus memberikan kenyamanan. Jangan egois, mau uangnya tidak mau menyediakan fasilitasnya. Dalam hal fasilitasi, semua pihak organisasi pemerintah daerah (OPD) yang terlibat dalam uji coba pembukaan destinasi wisata dituntut punya inovasi dan kreativitas," kata Ery.
Ia mengatakan berdasarkan pemantauan langsung pada akhir pekan kemarin, ada kendala penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Ery tak secara detail menyebutkan bentuk kendala. Namun ia menegaskan, kendala akses dan operasionalisasi aplikasi PeduliLindungi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
"Kami akan mendukung percepatan pengadaan sarana dan sarana infrastruktur jaringan internet di objek wisata, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gunung Kidul Wahyu Nugroho mengatakan secara umum, persoalan koneksi seluler seperti blank spot sebetulnya tidak melulu karena keterbatasan pemerintah dan pihak penyedia layanan. Dari persoalan yang ada itu, tidak sepenuhnya pula menjadi tanggung jawab Diskominfo.
Ia mencontohkan temuannya, jaringan yang dominan tersedia di wilayah pinggiran umumnya dari provider Telkomsel. Sementara terkadang masyarakat atau wisatawan memakai fasilitas dari provider lain.
"Sehingga persoalannya tidak semata karena kurangnya perhatian pemerintah, tetapi diantaranya kurangnya kebijaksanaan masyarakat memilih provider," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika