REPUBLIKA.CO.ID, SRAGEN -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, Jawa Tengah, melalui BPR Djoko Tingkir dalam mewujudkan peningkatan pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta masyarakat berpenghasilan tidak tetap di Sragen.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Induk Kerja Sama (PIK) antara SMF serta BPR Djoko Tingkir pada Rabu (29/12). Naskah perjanjian diteken oleh Direktur SMF, Heliantopo, dan Direktur Utama BPR Djoko Tingkir, Titon Darmasto.
Acara dihadiri Bupati Sragen, Kudinas Untung Yuni Sukowati, dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, R Haryo Bekti Martoyoedo. Melalui kerja sama tersebut SMF akan memberikan dukungan untuk program perumahan dan permukiman.
Dukungan itu berupa pendanaan dan capacity building BPR atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang telah bekerja sama dengan asosiasi pengembang perumahan di Kabupaten Sragen, program perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non fixed income) untuk renovasi rumah tidak layak huni (incremental housing).
Kerja sama ini menjadi langkah awal dari sinergi SMF, pemkab, dan Kementerian PUPR dalam bentuk pertukaran informasi sehubungan dengan rencana kerja sama bidang perumahan dan dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan perumahan dan pemukiman di kabupaten masing-masing.
Direktur SMF, Heliantopo mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian komitmen SMF dalam mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor perumahan baik dari sisi suplai maupun demand. Hal tersebut untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya MBR.
"Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat khususnya dalam kondisi sekarang ini di mana pandemi masih bergulir, agar mayarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya,” terang Heliantopo, Kamis (30/12).
Sementara itu, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengungkapkan, Pemkab Sragen menyambut baik dan mendukung penuh program kolaborasi tersebut. "Kerja sama ini akan sangat membantu masyarakat kecil di daerah yang membutuhkan dan belum terfasilitasi dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," kata bupati.
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, R Haryo Bekti Martoyoedo menyatakan, sinergi ini merupakan sebuah permulaan yang baik dalam upaya mengentaskan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sragen.
Ia berharap model sinergi dan kolaborasi seperti di Kabupaten Sragen ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, serta dapat menjadi contoh dan direplikasi ke berbagai daerah di Indonesia.
“Kami berharap Sinergi dan kolaborasi baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Keuangan (SMF dan BPR), serta masyarakat itu sendiri nantinya dapat menjadi solusi dalam penyediaan rumah layak huni,” kata Haryo saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
