REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Sebanyak 27 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam mengatakan akselerasi penyaluran bansos diperlukan untuk memastikan KPM mendapatkan haknya dan secara umum memperkuat program penanganan kemiskinan.
"Di Banyumas dan Pekalongan saya dapat data masih sekitar 27 ribu yang belum dicairkan. Kalau dinilai dengan nominal, ada sekitar Rp 5,4 miliar se-kabupaten. Ini besar sekali, dan yang penting lagi, ini ada hak penerima manfaat," kata Wastam dalam kunjungan kerja di sejumlah daerah, memastikan pencarian bansos di Kabupaten Banyumas.
Untuk itu, ia menyambut baik langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang terus mendorong pencairan bantuan sosial. Atas arahan Mensos Risma, seluruh jajaran Kemensos, baik pejabat Eselon l, ll, para kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), dan staf bersama dengan anggota Komisi Vlll, turun ke sejumlah daerah memastikan pencairan bansos.
Wastam menyatakan, sinergi Kemensos dan Komisi VIIl selama ini berjalan dengan baik dalam berbagai program. Salah satu yang perlu terus dikawal adalah akselerasi dalam pencarian bantuan sosial.
Di Kabupaten Banyumas, pencairan bansos disaksikan langsung oleh anggota Komisi VIII Wastam. Dalam kesempatan tersebut, hadir Sekertaris Jenderal Harry Hikmat. Lokasi yang menjadi titik penyaluran adalah di Kantor Sumbang, Kantor Kecamatan Batu Raden dan Kantor Kecamatan Cilongok.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan kepada para pendamping dan bank penyalur untuk bekerja lebih keras memastikan bantuan cair. "Saya minta pencairan dipercepat. Lakukan koordinasi dan temukan di mana kendalanya," kata dia.
Untuk memastikan percepatan pencairan, Wastam dan Sekjen meminta diagendakan pertemuan koordinasi untuk memastikan bansos segera cair. Pertemuan melibatkan para pendamping, bank penyalur dan instansi terkait baik dari desa/kelurahan maupun dari unsur-unsur dinas sosial.
Kepada KPM di setiap titik kunjungan, Wastam berpesan, agar bantuan digunakan untuk keperluan yang mendesak dan produktif. "Silakan untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan atau mungkin untuk modal usaha bila memamg ada kelebihan, " kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
