REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menerima keluhan dari Wali Kota Tegal terkait lamanya pengurusan izin melaut bagi kapal tangkap ikan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengambil inisiatif untuk langsung menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pemandangan ini terlihat saat gubernur melakukan audiensi dengan jajaran Forkopimda Kota Tegal, terkait dengan kondisi padatnya dermaga Pelabuhan Tegal berikut problemnya, di Semarang, Selasa (8/2/2022).
Dalam kesempatan audiensi ini, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan persoalan kendala padatnya Pelabuhan Tegal karena banyaknya kapal penangkap ikan yang bersandar.
Kepada gubernur, Dedy meminta bantuan untuk berkomunikasi dengan kementerian guna membereskan problem tersebut. Pasalnya, kepadatan dermaga Pelabuhan Tegal terkait dengan lamanya proses izin melaut.
Menurut Dedy, kondisi Pelabuhan Tegal yang padat sudah sangat memprihatinkan bahkan juga membahayakan, terutama jika terjadi kebakaran kapal seperti yang baru-baru ini terjadi di dermaga pelabuhan tersebut.
“Kondisinya berbahaya Pak Gubernur, karena di pelabuhan kami kapasitasnya terbatas dan jumlah kapal yang ada di sama sudah sangat banyak. Yang paling kami khawatirkan kalau sampai terjadi kebakaran lagi,” jelasnya.
Mendengar keluhan ini, Ganjar Pranowo langsung mengangkat telepon dan menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Ganjar pun menyampaikan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mengizinkan nelayan melaut satu trip, guna mengurangi penumpukan kapal tangkap ikan di Pelabuhan Tegal.
Kebetulan telepon dari gubernur langsung direspons dan diterima oleh Sakti Wahyu Trenggono. Menyambungkan keluhan wali kota Tegal, para nelayan mengeluh kesulitan dalam mengurus perizinan melaut.
“Pak Menteri, ini saya lagi sama Pak Wali Kota Tegal. Itu kan ada penumpukan kapal, tapi kendalanya nelayan ngurus perizinan lama. Bisa nggak dibantu agar diberikan izin satu trip melaut sambil ngurus,” tegas Ganjar.
Dalam perbincangan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan pun menyampaikan, terkait problem penumpukan kapal di Pelabuhan Tegal, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menurunkan tim ke Tegal.
Tak hanya itu, kementerian juga akan mempertimbangkan permintaan gubernur. “Untuk Jawa Tengah nanti kita bantu, tim kami sudah ada di sana,” jawab Trenggono.
Usai audiensi, Ganjar menyampaikan, laporan mengenai kendala perizinan kapal ini memang sering diterimanya dan ia berharap melalui komunikasi yang dilakukan langsung dengan Menter Kelautan dan Perikanan akan dapat membantu para nelayan agar bisa segera melaut.
Ia meminta ada semacam kebijakan diskresi sebagai satu kemudahan bagi para nelayan tangkap ikan di Pelabuhan Tegal. Terlebih beberapa bulan lagi sudah menjelang Lebaran. “Kami ingin, biar mereka (para nelayan) bisa melaut dan mendapatkan penghasilan,” tegasnya.
Maka kepada perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang saat itu juga hadir dalam audiensi, diminta untuk langsung mendata nelayan yang syarat perizinannya sudah siap agar bisa cepat turun.
Nanti syarat itu bisa dibantu bersama-sama dengan HNSI. Sehingga dari kementerian akan melihat mana yang bisa diberikan kemudahan agar nelayan bisa segera melaut lagi.
Lebih lanjut, gubernur juga menyampaikan, problem yang dihadapi oleh nalayan di Tegal, juga dialami oleh nelayan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Sehingga, ia berharap ada sistem yang dibuat untuk mengatur arus keluar masuk kapal agar tidak terjadi penumpukan.
“Jadi memang di Tegal dan Juwana ini problem nelayan yang menyita perhatian kami, maka mesti ada sistem yang dibangun agar flownya jadi bagus dan tidak ada risiko lagi,” ujar gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika