REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komite Ekonomi Kreatif dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di provinsi setempat, terutama pada pengembangan Program "Satu Organisasi Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan".

"Nantinya Komekraf dapat memberikan rekomendasi pengelolaan desa dampingan, yang menjadi fokus pemerintah tahun ini, sehingga Program Desa Dampingan oleh pemerintah akan berkembang, tidak hanya fokus pada infrastruktur saja," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yadin Maimoen di Semarang, Kamis.

Wagub berharap Komekraf segera bertindak cepat agar pengembangan program tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kami lihat nanti setelah Komekraf memberikan rekomendasi, mana yang bisa digarap, ya sudah ayo kita garap. Kalau tidak, nanti bisa kamikoordinasikan dengan CSR," ujarnya.

Selain memberikan program yang sudah jalan, dari segi UMKM, Pemprov Jateng biasanya juga memberikan pelatihan budi daya hewan ternak.

Wagub menyebut pada tahun ini Pemprov Jateng menargetkan sedikitnya 80 desa didampingi melalui Program "Satu OPD Satu Desa Dampingan".

Wagub yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng menjelaskan bahwa setelah Program "Satu OPD, Satu Desa Dampingan" digulirkan Pemprov Jateng, tercatat angka kemiskinan di masing-masing desa dampingan menurun.

Sebagai contoh, di Desa Tieng, Kabupaten Wonosobo, yang sebelumnya angka kemiskinan mencapai 400 kepala keluarga (KK), setelah dilakukan pendampingan oleh OPD, jumlah warga miskin berkurang menjadi sekitar 130 KK.

Selain Program "Satu OPD Satu Desa Dampingan", berbagai upaya juga digencarkan Pemprov Jateng guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap kesejahteraan warga miskin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika