REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendorong upaya pemerintah pusat dalam peningkatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI). Salah satunya dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk pemenuhan belanja daerah.
"Pusat ingin menggerakkan cinta produk dalam negeri. Di DIY sendiri sudah kita minta pada seluruh OPD supaya mengedepankan produk-produk dalam negeri saat pengadaan," kata Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji usai sosialisasi GNBBI secara daring yang dipimpin Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (21/2).
Aji menyebut, pihaknya sudah mengembangkan e-katalog produk-produk UMKM. Melalui e-katalog tersebut, Pemda DIY dinilai disebut lebih mudah memanfaatkan produk UMKM di daerah sendiri untuk pemenuhan belanja daerah.
Selain itu, ia juga berharap informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis web untuk disegerakan. Dengan begitu, katanya, UMKM bisa segera membaca kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
"Kemudian apa yang harus mereka sediakan bisa dihitung setahun sebelumnya, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Sehingga, saat pengadaan tidak harus mengimpor barang dari luar karena sudah dipenuhi oleh UMKM," ujar Aji.
Sementara itu, Luhut mengatakan, hingga saat ini pembelian produk dalam negeri dalam program pengadaan barang dan jasa pemda belum optimal. Padahal, di 2022 ini potensi pembelian produk dalam negeri dari alokasi pemda dapat mencapai Rp 532,5 triliun atau hampir setengah dari total pembelian.
Bahkan, pemda di wilayah Jawa-Bali disebut memiliki potensi belanja sebesar 40,7 persen dari pemda se-Indonesia. Sosialisasi yang digelar, katanya, untuk afirmasi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp 400 miliar secara nasional melalui e-Purchasing dan e-Tendering di 2022.
Luhut pun meminta agar pemda dapat mengoptimalkan belanja produk dalam negeri sebagai tindak lanjut afirmasi. Belanja produk dalam negeri ini dilakukan melalui e-Purchasing dan e-Tendering minimal 40 persen dari anggaran belanja.
"Hal ini juga menjadi upaya implementasi GNBBI, sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Untuk itu, pemprov dan pemkab/pemkot agar segera membentuk Tim P3DN pada masing-masing OPD/SKPD. Selanjutnya, mempercepat pembentukan e-katalog, melakukan pendataan UMK/IKM/Artisan di masing-masing daerah dan melakukan integrasi data pengadaan pada SIRUP dan SIMDA," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika