Selasa 01 Mar 2022 20:33 WIB

DPRD Kota Madiun Sampaikan Tiga Raperda Inisiatif Tahap 1 Tahun 2022

Perkembangan Kota Madiun harus dibarengi dengan regulasi yang mengatur.

DPRD Kota Madiun Sampaikan Tiga Raperda Inisiatif Tahap 1 Tahun 2022 (ilustrasi).
Foto: Pinterest
DPRD Kota Madiun Sampaikan Tiga Raperda Inisiatif Tahap 1 Tahun 2022 (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,MADIUN -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, Jawa Timur, menyampaikan nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Tahap 1 Tahun 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan setempat, Selasa (1/3/2022).

Tiga raperda yang disampaikan, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepemudaan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Baca Juga

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya mengatakan tiga raperda inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. "Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Madiun tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2022 pada 20 September tahun lalu," ujar Andi Raya di sela rapat paripurna.

Tiga raperda tersebut sudah dibentuk panitia khusus (pansus) dan sudah mulai pembicaraan tahap pertama dengan internal pansus dan OPD. Pihaknya berharap tahap 1 dapat segera diselesaikan. "Tahun ini ada enam raperda inisiatif DPRD. Adapun tiga di antaranya sudah kita jalankan sekarang, sedangkan yang tiga menunggu nanti. Biasanya di akhir tahun," kata dia.

 

Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi tiga raperda inisiatif DPRD tersebut karenaraperda itu disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Madiun. "Kita sangat fokus ke masalah situ karena yang diinisiatifkan DPRD itu untuk kemajuan kota ini ke depan," kata Wali Kota Maidi.

Ia menilai bahwa perkembangan Kota Madiun harus dibarengi dengan regulasi yang mengatur sehingga ada payung hukumnya. "Kalau kota ini berkembang namun tidak diikuti dengan aturan yang berkembang juga, malah tidak ada kepastian hukumnya dan rawan masalah. Karena itu, Pemkot mendukung raperda inisiatif ini," katanya.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement