REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya menargetkan bisa memperbaiki 800 rumah warga yang tidak layak huni (Rutilahu) melalui program Perbaikan Rutilahu sepanjang 2022. Setiap unit, pemkot menganggarkan anggaran perbaikan sebesar Rp 35 juta. Anggaran ini sudah disiapkan di dalam APBD 2022 ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Irvan Wahyu Drajat menjelaskan, anggaran program Perbaikan Rutilahu sebelumnya berada di Dinas Sosial, namun tahun ini di DPRKPP. Maka dari itu, kata Irvan, dasar hukumnya pun berubah.
“Kalau sekarang dasar hukumnya Perwali nomor 9 tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Perwali ini terus kita sosialisasikan di tingkat kelurahan-kelurahan,” kata Irvan di Surabaya, Kamis (3/3).
Irvan memastikan, para penerima program Perbaikan Rutilahu ini tidak sembarangan. Ia menjelaskan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum pernah mendapat bantuan Perbaikan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.
Selain itu, Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah dan lahan yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas-batasnya. Kriteria detailnya adalah dinding dan atau atap dalam kondisi rusak dan latau lapuk, yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Kemudian posisi lantai lebih rendah dari jalan dan atau lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen, atau keramik dalam kondisi rusak.
“Dan yang terakhir rumah yang tidak memiliki jamban atau sudah memiliki jamban, tetapi kondisinya kurang layak, kurang pencahayaan, dan sirkulasi udaranya,” ujarnya.
Sedangkan untuk persyaratan penerima manfaat Perbaikan Rutilahu ini harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga Surabaya, atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Lalu, kondisi rumah tidak layak huni atau korban kebakaran, dan atau bencana. Kemudian harus direkomendasikan oleh Ketua RT dan Ketua RW yang diketahui lurah. Kemudian rumah berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah.
Selanjutnya, penerima itu juga harus melampirkan beberapa surat pernyataan. Pertama, surat pernyataan rumah atau tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah.
Kedua, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah, dikecualikan untuk pembuatan jamban sehat dan bencana. Ketiga, surat pernyataan kesediaannya tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 tahun dan surat pernyataan ini harus bermaterai.
“Jadi, setelah kita perbaiki rumahnya tidak boleh dijual atau disewakan, dan ini harus menjadi perhatian serius bagi penerima manfaat program Rutilahu ini,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika