REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Direktur Logistik, Direktorat Logistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Berny A Subki mengatakan, ada tiga tantangan distribusi dan moda transportasi hasil perikanan lokasi-lokasi tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
Pertama masih ada keterbatasan rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut. Rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut terbatas. Terutama, yang memang memiliki fasilitas plugging lokasi-lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).
Kemudian, sentra produksi atau pengumpulan hasil perikanan lain di lokasi 3TP. Tantangan kedua, terkait infrastruktur sarana dan prasarana. Berny menuturkan, masih ada keterbatasan sarana maupun prasarana dalam rantai dingin.
Antara lain air blast freezer, gudang penyimpanan beku, pabrik es dan kendaraan berpendingin. Lalu, keterbatasan kontainer berpendingin (reefer container) untuk komoditas perikanan dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan.
Tetiga, terkait muatan. Sinergitas lokasi pelabuhan perikanan dengan pelabuhan niaga masih menjadi persoalan. Tak hanya itu kontinuitas muatan hasil perikanan tertentu dan kurangnya sosialisasi program tol laut pada pelaku usaha perikanan.
"Konsolidasi muatan perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terkait program tol laut. Dibarengi pembentukan kawasan hub logistik hasil perikanan untuk konsolidasi muatan berdasarkan jenis dan tujuan distribusinya," kata Berny, Kamis (24/3/2022).
Kemudian, fasilitasi sarpras dengan revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan di lokasi SKPT. Langkah tersebut perlu diusahakan untuk mendukung penanganan dan kecepatan bongkar muatan yang mana, menjadi pusat konsolidasi dari perikanan.
Didukung penambahan fasilitas plugging pada container di pelabuhan. Optimalisasi program tol laut di lokasi 3TP perlu dengan dukungan armada pengangkut, salah satunya menyediakan atau menambahkan trayek dan jadwal kapal di lokasi SKPT.
"Dengan kapal yang dilengkapi plugging reefer container. Tidak kalah penting memperpendek rute atau jarak tempuh kapal, mengingat ikan termasuk perishable product," ujar Berny dalam diskusi yang diadakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Kepulauan Anambas, Masykur menilai, ada sejumlah persoalan dihadapi dalam rantai logistik. Infrastruktur pelabuhan khusus bongkar muat barang dan gudang yang belum memadai.
Selain itu, jumlah logistik yang diangkut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terbatas. Disparitas harga masih cukup tinggi, sehingga masih sulit mengikuti kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah. Lalu, terkait permukiman masyarakat.
"Ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak" kata Maskyur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika