REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) yang tersebar di berbagai kelurahan di daerah itu mengurangi situasi kekumuhan di daerah setempat melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).
"Kami berkolaborasi dengan LKM ini karena mereka yang khususnya di (Program, red.) Kotaku ini, sangat membantu dalam menghitung dari tingkat kekumuhan atau persentase kekumuhan di Kota Magelang," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Bowo Adrianto, Kamis (19/5/2022).
Dalam kegiatan Ngopi Bareng dengan Pak Wali dan LKM se-Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Kota Magelang, Rabu (18/5), ia menjelaskan peranan LKM dalam menyukseskan berbagai program pemkot setempat. Seperti pengentasan kemiskinan, pemenuhan akses masyarakat terhadap air bersih, dan Program Kotaku.
Ia menyebut tingkat kekumuhan Kota Magelang pada 2021 mencapai 39,91 hektare, sedangkan awal 2022 sudah berkurang menjadi 22,06 hektare. Tingkat kekumuhan di wilayah ini masuk kategori ringan.
Pihaknya terus melakukan evaluasi penanganan kekumuhan tersebut, sebab meski kategori ringan masih bisa naik menjadi kategori sedang atau berat.
Ia juga mengatakan pada masa lalu LKM bagian dari program nasional penanggulangan kemiskinan (PNPM), terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Setelah program tersebut selesai, LKM kemudian dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial.
"LKM ini konsentrasinya adalah penanggulangan kemiskinan pada saat itu. Kegiatannya tidak hanya berupa fisik tapi juga ada yang ekonomi dan sosial, dan sudah berjalan dengan baik, pada saat itu LKM ada 17 dan beberapa berbadan hukum," katanya.
Kota Magelang meliputi tiga kecamatan dan 17 kelurahan. Setelah pemberdayaan masyarakat cukup berhasil, katanya, LKM beralih pada peningkatan kualitas lingkungan, sehingga programnya berubah menjadi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Perkotaan (P2KKP).
"Jadi sekarang sudah mengarah ke arah kumuh perbaikan, tujuannya mengurangi kekumuhan, kemudian mencegah timbulnya kumuh ini," ujarnya.
Ia menyebut saat ini aktivitas LKM di Kota Magelang berjalan dengan baik, bahkan sebagian besar berbadan hukum, sehingga bisa lebih fleksibel memanfaatkan dana program tanggung jawab sosial perusahaan serta bantuan Pemkot Magelang, dan sumber lainnya.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menjelaskan LKM sebagai lembaga strategis yang dibutuhkan dan harus bersinergi dengan pemkot. Menurutnya, ini sebuah peran yang sungguh-sungguh bagus dan harus diperkuat lagi, terlebih banyak yang sudah berbadan hukum.
Dengan demikian inovasi-inovasi LKM dalam rangka membantu Pemkot Magelang untuk memperbaiki lingkungan masing-masing ini dapat tercapai," katanya. Ia juga mendorong LKM mengembangkan kreativitas dan inovasi karena selain mendukung pelaksanaan Program Kotaku juga menyukseskan sembilan program unggulan Pemkot Magelang saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika