REPUBLIKA.CO.ID,PROBOLINGGO -- Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko bersama jajaran Forkopimda menindaklanjuti rapat darurat penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan melakukan pemantauan sekaligus audiensi dengan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Argopuro di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022).
KUD Argopuro di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo memberlakukan penguncian wilayah (lock down) akibat ratusan ekor sapi perahnya terkena PMK dan 11 ekor di antaranya mati. "Untuk menangani penyebaran wabah PMK itu, Pemkab Probolinggo melakukan kebijakan dengan memberikan edukasi melalui petugas-petugas peternakan di lapangan langsung kepada peternak," kata Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko di kabupaten setempat.
Selain itu, lanjut dia, untuk koordinasi bagaimana penanganan dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah PMK itu sudah dilakukan sejak dari awal. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pertimbangan terkait dengan wacana penutupan pasar hewan karena dikhawatirkan kebijakan penutupan pasar hewan justru akan memunculkan pasar liar, sehingga nantinya tidak akan terkontrol.
"Tetapi yang jelas kami akan pertimbangkan dulu dari sisi positif dan sisi negatifnya apabila dilakukan penutupan pasar hewan," tuturnya.
Ia berharap masyarakat tidak panik karena wabah PMK bisa disembuhkan, sehingga apabila nantinya ada indikasi PMK, maka diharapkan segera menghubungi petugas yang ada di lapangan atau melaporkan kepada kepala desa untuk berkoordinasi dengan petugas lapangan. "Terkait dengan keluar masuknya sapi dari daerah lain, maka harus diwaspadai karena di Kabupaten Probolinggo pintu masuknya banyak karena banyak jalan-jalan tikus yang memungkinkan sapi dari luar daerah masuk,"ujarnya.
Menurutnya hal itu perlu pengawasan yang sangat ketat untuk mewaspadai masuknya sapi dari luar yang dikhawatirkan akan membawa virus PMK.
Sementara Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi mengatakan aparat kepolisian akan melakukan penyekatan-penyekatan terhadap titik-titik masuknya sapi yang berasal dari luar Kabupaten Probolinggo. "Kami akan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga harapannya penyebaran PMK bisa segera tertangani dan peternakan bisa kembali baik agar bisa memulihkan perekonomian di Kabupaten Probolinggo," katanya.