REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto mengatakan enam dimensi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) disusun untuk memperkuat pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan memahami masing-masing dimensi untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan yang maksimal.
“Ada enam dimensi IPKD. Ini mari kita pahami. Selanjutnya mari ini kita jadikan evaluasi bersama untuk daerah kita masing-masing, demi kemajuan kita bersama,” ujar Eko pada acara Bimbingan Teknis IPKD di Bali, Jumat (10/6/2022).
Keenam dimensi tersebut adalah kesesuaian dokumen perencanaan dengan anggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini badan pemeriksa keuangan.
Lebih lanjut Kepala BSKDN pun menguraikan kepentingan masing-masing dimensi. "Kesesuaian dokumen perencanaan ini penting Bapak dan Ibu, agar kita dapat melihat apakah rencana yang kita susun sesuai tidak dengan alokasi yang dianggarkan. Tepat tidak waktunya? Begitu juga dengan transparansi. Sekarang ini teknologi semakin canggih. Kita punya website dan sebagainya. Sehingga publik dapat tahu apa yang kita rencanakan dan apa saja yang sedang kita kerjakan," ungkapnya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, I Made Gunaja mengaturkan terima kasih kepada BSKDN Kemendagri yang telah memilih provinsi Bali sebagai tempat diselenggarakan Bimtek. "Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kepala BSKDN dari Kemendagri yang menyelenggarakan Bimtek ini di Bali. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah daerah Bali dalam menjaga pergerakan ekonomi yang positif," ungkap Gunaja.
Tidak hanya itu, dengan diselenggaraknnya Bimtek IPKD ini pula, Gunaja mengharapkan semakin tumbuh gerakan ekonomi baru di Provinsi Bali. "Ini sesuai dengan semangat Bapak Gubernur untuk membuat penggerak ekonomi baru di Bali, selain pariwisata. Diharapkan, Bali tidak hanya (tumbuh) dari sektor pariwisata, tapi juga sektor lain, seperti UMKM," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika