REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Realisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Provinsi Jawa Tengah disebut cukup menggembirakan. Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan, realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di provinsi setempat bahkan sudah mencapai Rp 2,7 triliun (98,26 persen).
“Dari persentase ini, sekitar 85,6 persen atau Rp 2,4 triliun dari capaian itu menggunakan produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal,” ungkapnya, usai mengikuti Rakor Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2022, di Semarang, Selasa (14/6/2022).
Gubernur juga menjelaskan terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang-jasa di Provinsi Jateng nilainya sudah mencapai kurang lebih Rp 4 triliun yang terdiri atas 23.967 paket barang dan jasa.
Dari jumlah tersebut yang sudah divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen senilai Rp 2,8 triliun dengan rincian 19.671 paket, dengan Rp 2,7 triliun di antaranya (98,26 persen) telah menggunakan produk dalam negeri.
“Ini menyenangkan buat Jateng, karena komitmen kita tidak buruk. Apalagi sebesar 85,6 persen (Rp 2,4 triliun) di antaranya menggunakan produk UMKM dan koperasi,” jelasnya.
Komitmen yang bagus ini, lanjut Ganjar, harus dilanjutkan dan ia akan terus memantau agar pelaksanaannya terus terus meningkat. Sebab kesuksesan program P3DN ini pada akhirnya juga akan mendorong industri dalam negeri bergerak.
Mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, dunia internasional atau eksternalnya telah berubah demikian drastis dan akan banyak negara yang akan mengalami situasi sangat rumit.
Kalau Indonesia tidak siap-siap dan mengantisipsi, juga akan ikut rumit. Maka kekuatan dalam negeri akan menjadi sangat strategis dalam menjawab tantangan perubahan tersebut.
“Kalau bahasa Bung Karno itu berdikari dalam bidang ekonomi, sehingga dengan aksi-aksi peningkatan program P3DN ini menurut saya bisa menjadi terobosan yang dahsyat,” tegasnya.
Di lain pihak, gubernur juga sepakat dengan berbagai program afirmasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menstimulus perekonomian melalui pembelian produk dalam negeri.
Afirmasi tersebut menjadi langkah yang bagus untuk memberikan kesempatan membela dan menyerap produk dalam negeri lebih banyak. Sehingga perekonomian domestik juga akan meningkat.
Di sisi lain, juga memberikan tantangan terhadap industri dalam negeri agar mampu membuat produk-produk yang semakin berkualitas. ”Kira-kira kalau konsumen membeli tidak akan kecewa,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), ia menegaskan akan memerintahkan seluruh rumah sakit milik pemprov untuk mengutamakan pembelian produk lokal.
“Kalau tidak nanti yang kita evaluasi direkturnya, hal ini tentu agar TKDN biar bisa jalan,” ujar dia.