REPUBLIKA.CO.ID,MOJOKERTO -- Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, menetapkan lima sekolah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), sebagai salah satu upaya menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan dengan adanya SSK tersebut nantinya akan mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran. "Nantinya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik," ujarnya, Rabu (15/6/2022).

Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, mengatakan menjadi tugas bersama untuk memiliki kesamaan persepsi mempersiapkan generasi penerus bangsa agar mampu memiliki daya saing dan kemandirian dalam menyambut bonus demografi. "Kita bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi kita masing- masing, tapi goal yang akan kita capai sama, ini yang bisa kita lakukan," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, di bawah kepemimpinan Ning Ita, Pemkot Mojokerto telah bersinergi dengan berbagai pemangku terkait, di antaranya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga kepolisian. "Saya sudah berupaya menyinergikan, sudah kamiformulasikan dengan tujuan yang sama, kita tekan angka kenakalan remaja dan kita siapkan generasi penerus bangsa agar ke depan memiliki kualitas juga kemandirian," katanya.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kota Mojokerto Elys Elisabet menjelaskan dari lima sekolah yang ditetapkan menjadi SSK, satu di antaranya sudah berhasil meraih penghargaan SSK Paripurna tingkat Nasional. "Dari lima sekolah yang ditetapkan ini hanya SMPN 4 Mojokerto yang sudah paripurna tingkat nasional SSK-nya, yang lain masih belum mengikuti penilaian kategori, baik di daerah maupun di provinsi," katanya.

Kelima sekolah yang ditetapkan wali kota menjadi Sekolah Siaga Kependudukan adalah SMAN 1, SMPN 4, SMPN 8, SMPN 1, dan SMKN 1 Mojokerto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika