REPUBLIKA.CO.ID,MADIUN -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mencatat kasus balita "stunting" atau mengalami kekerdilan di wilayah itu jumlahnya terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga 2021.
"Alhamdulillah, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak telah berhasil menurunkan angka stunting di wilayahnya sebesar 9,31 persen dalam tiga tahun terakhir pada 2018 hingga 2021," ujar PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi dalam peringatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Jatim di Kota Madiun, Rabu (29/6/2022).
Menurut dia, sesuai data, kasus kekerdilan di Jatim pada tahun 2018 mencapai 32,81 persen. Angka tersebut di atas rata-rata kasus stunting nasional yang mencapai 30,01 persen. "Dengan berbagai langkah strategis yang diambil dan tekad kita bersama, stunting di Jatim pada tahun 2021 turun menjadi 23,5 persen di bawah nasional yang rata-ratanya mencapai 24,4 persen," kata Wahid.
Pihaknya mengatakan kasus kekerdilan telah menjadi hal serius yang harus diberantas oleh pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah pada peringatan puncak Harganas tahun 2022 yang mengambil tema "Ayo Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting".
"Menjadi tekad kita bersama untuk menurunkan kasus kekerdilan di Jatim sebesar 14 persen di tahun 2024 sesuai target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo," katanya.
Wahid menjelaskan, kekerdilan dan gizi buruk merupakan dua sisi mata uang dengan SDM yang unggul. Sejarah membuktikan bahwa SDM unggul itu merupakan modal dasar bagi kemajuan bangsa.
Banyak negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, namun ekonominya tidak sejajar dengan negara maju dunia. Tapi ada negara-negara yang tidak memiliki SDA, namun kemajuan ekonominya sejajar dengan negara-negara maju dunia.
"Dengan demikian, intinya ada di SDM. Tidak ada solusi lain membangun SDM unggul kecuali melalui pendidikan. Dan pendidikan tidak akan berhasil dengan baik apabila kekerdilan dan gizi buruk tidak tertangani dengan baik. Karena itu, ini harus menjadi gerakan bersama," kata dia.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemprov Jatim bekerja sama dengan Pemkab dan Pemkot di seluruh Jawa Timur bersama para pemangku kepentingan lintas sektoral untuk mewujudkan target tersebut. Di antaranya adalah program peningkatan layanan kesehatan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan pemberian makanan bergizi dan tambahan kepada balita dengan kasus kekerdilan.
Selain itu, juga upaya pencegahan perkawinan usia muda serta menekan angka perceraian yang dapat mempengaruhi pola asuh anak. Upaya lainnya adalah melakukan pendampingan calon pengantin, pendampingan calon ibu dan para pasangan usia subur agar nantinya dapat melahirkan bayi yang sehat dan bebas kekerdilan.
Sementara, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati dalam kesempatan yang sama mengatakan peringatan puncak Harganas ke-29 tingkat Jawa Timur yang dipusatkan di Kota Madiun bukan semata-mata karena penunjukan.
Menurut dia, lokasi Kota Madiun dipilih karena daerah tersebut telah berhasil menurunkan angka kekerdilan hingga di bawah rata-rata nasional di tahun 2021. "Kita melihat prevalensi angka kekerdilan di Kota Madiun cukup rendah, yakni di bawah rata-rata nasional yang mencapai 12,4 persen di tahun 2021," kata Maria Ernawati.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar peringatan Harganas tahun 2022 bukan hanya kegiatan seremonial saja. Namun lebih mengutamakan melakukan aksi dengan melihat situasi dan kondisi serta permasalahan di lapangan yang salah satunya adalah menurunkan angka kekerdilan di Jatim, termasuk Madiun.
Pihaknya menilai melalui momentum peringatan Harganas 2022, hendaknya bisa menjadi daya ungkit untuk keberhasilan program-program pembangunan pemerintah termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan keluarga, utamanya penurunan kasus kekerdilan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan kunjungan lapangan ke Kampung KB di Kelurahan Rejomulyo oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak bersama Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi dan Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ermawati didampingi oleh Wali Kota Madiun Maidi dan Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi.
Selain itu, juga dilakukan penyerahan piagam pemenang berbagai lomba tentang program BKKBN Jatim serta penyerahan bantuan untuk penanggulangan kasus kekerdilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika