REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Langkah Petinggi Polri yang menginstruksikan jajarannya --tak terkecuali jajaran Polda Jawa Tengah— untuk ‘menyikat’ berbagai bentuk perjudian mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Tengah.
Apa yang digencarkan aparat kepolisian dalam memberantas praktik perjudian sampai dengan hari ini, diharapkan merupakan bentuk keseriusan Polri untuk memberantas praktik perjudian yang marak di tengah- tengah masyarakat.
Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, H Sholahuddin Aly menyampaikan, apapun pendapat masyarakat terkait dengan upaya Kapolri ‘menyikat’ praktik perjudian, momentum ini harus dilaksanakan sungguh- sungguh oleh jajaran Polri.
“Ini adalah momentum Polri untuk ‘bersih- bersih’ dan membuktikan citra dan martabat Polri di masyarakat,” tegas Gus Sholah, panggilan akrab Sholahuddin Aly dalam keterangan pers di Semarang, Senin (22/8/2022).
Apresiasi dan dukungan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris LBH Ansor Jawa Tengah, Taufik Hidayat SH MH. Tidak hanya dalam upaya memberantas perjudian, namun juga peredaran narkoba, tambang ilegal serta BBM ilegal.
Dalam konteks pemberantasan praktik perjudian, ia berharap ketergasan yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian ini tidak berhenti pada penindakan para pelaku perjudian di lapangan, namun juga bisa menindak bandarnya.
Taufik melihat --setelah ada instruksi Kapolri-- seluruh jajaran di tingkat polda, polres hingga polsek gencar melakukan penindakan terhadap praktik perjudian hingga banyak Pelaku yang ditangkap.
Yang menjadi pertanyaan, apakah ketegasan yang ditunjukkan aparat kepolisian tersebut sudah menyasar pemain besar (bandar) atau hanya para ‘pemain’ kecil dan para pembeli togel eceran yang ditangkap.
“Oleh karena itu, saya pun sepakat, jika aparat kepolisian harus benar- benar serius dan memiliki komitmen tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik perjudian di tengah- tengah masyarakat ini,” tambahnya.
Taufik bahkan menyarankan bila perlu Polri juga menggandeng lembaga lain --termasuk komponen masyarakat—dalam memberantas berbagai praktik pelanggaran hukum yang ada di masyarakat tersebut.
Harus kompak dan bila perlu gandeng juga unsur TNI, para tokoh agama, atau bisa juga melibatkan organisasi keagamaan, kepemudaan dan lainnya.
“Sehingga upaya untuk memberantas praktik perjudian maupun praktik pelanggaran hukum lain di tengah- tengah masyarakat akan dapat dilakukan dengan optimal, termasuk di Jawa Tengah ini,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika