REPUBLIKA.CO.ID,MOJOKERTO -- Pemerintah Kota Mojokerto Jawa Timur, memetakan percepatan penanganan dan penurunan kasus kekerdilan pada anak atau stunting di kota setempat.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan upaya yang dilakukan salah satunya menggelar audit kasus stunting di Ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemerintah Kota Mojokerto. "Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes tahun 2021, prevalensi stunting Kota Mojokerto berada pada angka 6,9, terendah se-Jawa Timur. Bahkan pada bulan Februari 2022, prevalensi stunting Kota Mojokerto kembali turun dan berada pada angka 5,95," kata perempuan yang akrab disapa Ning Ita ini, Senin (29/8/2022).

Ia mengatakan, pada bulan September nanti akan ada survei nasional dan ditargetkan bisa mencapai angka di bawah 5,95 persen. "Hal itu bukti komitmen dan kolaborasi kita bersama, menjadikan Mojokerto sebagai kota zero stunting ke depan," ujar Ning Ita.

Ia meminta adanya pemetaan bayi stunting per kelurahan agar tepat dalam melakukan intervensi. "Kasus stunting yang terjadi di masing-masing kelurahan tentu kondisinya berbeda-beda, maka diperlukan pemetaan, kita cari solusi terbaik dengan melibatkan OPD terkait," katanya.

Ia meminta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkantujuan nasionalGenerasi Emas 2045. "Generasi Emas harus kita upayakan, kita ikhtiarkan sejak mereka dalam kandungan," ujarnya.

Hadir mendampingi Ning Ita dalam forum ini, antara lain Sekretaris DaerahGaguk Tri Prasetyoserta Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) dr.Triastutik Sri Prastini Sp A.

Selain dihadiri tim audit kasus stunting tingkat kota, forum ini juga menghadirkan narasumber dari Balai Konseling Anak dan Remaja Kota Mojokerto Hannia Pewitasari, S.Psi, M.Psi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika