REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Pemerintah Kota Surakarta memastikan harga bahan pokok masih terkendali usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu.
"Hari ini tadi teman-teman melakukan monitoring di beberapa titik pasar terkait dengan bahan pokok penting yang jadi kebutuhan masyarakat," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi di Solo, Senin (5/9/2022).
Selain harga bahan pokok di tingkat pedagang, pihaknya juga memantau distributor terkait pasokan barang yang masuk ke Kota Solo.
"Hasil laporan sementara yang disampaikan adalah terkait dengan pasokan bahan pokok penting Solo masih aman, seperti telur, ikan, daging, cabai, beras, dan sebagainya," katanya.
Meski demikian, diakuinya, ada beberapa komoditas pokok yang mengalami kenaikan harga, salah satunya beras di kisaran Rp500/kg. Di sisi lain, justru terjadi penurunan harga telur ayam, yakni dari di kisaran Rp28.000/kg menjadi Rp24.500-25.000/kg.
Sementara itu, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi, yakni operasi pasar jika harga berpotensi terus mengalami kenaikan.
"Kalau selama harga masih terkendali, pasokan masih aman ya kami tidak operasi pasar. Namun apabila ada potensi dan gejala, kami secepatnya ambil langkah. (OP dilakukan) yang jadi indikator kalau setiap hari harga naik terus, semacam alarm," katanya.
Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan pasokan bahan pokok.
"Tidak perlu panik karena pasokan masih aman, cukup, dan terkendali," katanya.
Terkait hal itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan melihat inflasi 1-2 bulan ke depan.
"Impact (efek) kenaikan BBM seperti apa, komoditas apa saja yang naik pasca-BBM dinaikkan. Yang jelas kami akan monitor terus, kami cari permasalahannya," katanya.
Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi mulai dari suplai, distribusi, atau potensi ada penimbunan-penimbunan.
"Ini yang harus diantisipasi, tapi yang dua tadi (suplai dan distribusi) kami pantau terus. OP pasti yang sudah sering kami lakukan," katanya.
Selain itu, sesuai dengan arahan pusat adalah perlu dilakukan koordinasi antardaerah.
"Jika ada daerah tertentu yang surplus (bahan pokok) nanti akan diperbantukan ke daerah-daerah lain yang masih membutuhkan. Jadi perlu komunikasi dengan pemda lain. TPID harus jalan, harus komunikasi dan sinergi dengan daerah lain," katanya.