REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah bersikukuh menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah Muh Haris mengatakan PKS Jawa Tengah menilai kebijakan kenaikan harga BBM dapat memicu peningkatan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
“Kenaikan harga BBM ini akan membuat rakyat kembali dihadapkan pada situasi sulit, sebab ekonomi masyarakat sebenarnya belum sepenuhnya pulih,” ungkapsnya di Semarang, Kamis (8/9).
Ia juga khawatir dampak kebijakan kenaikan harga yang dirasakan oleh masyarakat juga akan semakin meluas. Sebab, secara psikologis, kenaikan harga BBM bakal diikuti oleh kenaikan sektor barang dan jasa lainnya.
“Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya membatalkan kenaikan harga BBM ini untuk memulihkan Kembali ekonomi masyarakat agar bisa sepenuhnya bangkit,” tegas Haris.
PKS, lanjutnya, berdiri bersama rakyat menolak kenaikan BBM. Karena PKS tidak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita.
Seperti diketahui, kenaikan harga BBM tersebut meliputi BBM bersubsidi dan BBM non subsidi, yaitu pertalite dari Rp. 7650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Kemudian solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Selanjutnya pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. “Kami berharap Pemerintah tidak salah menempatkan prioritas, namun kepentingan rakyat mestinya harus diutamakan,” tegasnya.
Penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM ini juga disampaikan oleh politisi PKS Jawa Tengah, Agung Budi Margono.
Ia juga sepakat kenaikan harga BBM ini dampaknya sangat besar dan akan merambat ke berbagai sektor lain, baik di skala nasional maupun di Jawa Tengah.
Agung mengingatkan, dampak yang berpotensi muncul adalah meningkatnya angka kemiskinan. “Maka PKS Jawa Tengah mengajak Seluruh elemen masyarakat di Jawa Tengah untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM,” tegasnya.
PKS, masih kata Agung, sejak awal tetap konsisten menolak rencana kenaikan harga BBM, hingga pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kebijakan kenaikan harga BBM ini.
Karena kenikan harga BBM bukan kebijakan terbaik dari Pemerintah mengingat kondisi masyarakat belum sepenuhnya pulih setelah dihantam badai pandemi Covid-19. “Sikap yang diambil PKS ini sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
