REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengoordinasikan besaran bantuan sosial (bansos) BBM yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU). Bansos BBM berupa subsidi transportasi diambil dari anggaran pemerintah daerah yakni DAU sebesar dua persen.
Setidaknya, pemda DIY mengasumsikan dua persen DAU tersebut sebesar Rp 28,7 miliar. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dana tersebut berasal dari anggaran di masing-masing kabupaten/kota se-DIY.
"Kita mengasumsikan ada Rp 28,7 (miliar) yang dua persen itu dari masing-masing kabupaten/kota," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sultan menyebut, dana itu dapat digunakan untuk membantu mengatasi inflasi di DIY. Pasalnya, terjadi inflasi akibat terjadinya kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan menyusul naiknya harga BBM yang diputuskan sejak awal September 2022 ini.
Sultan menuturkan, kepastian besaran anggaran DAU yang akan diambil untuk bansos BBM ini akan diusahakan untuk diputuskan pekan ini. Dengan begitu, bansos BBM dari DAU ini dapat disalurkan segera ke masyarakat.
"Dari kebijakan Bapak Presiden (Joko Widodo), dua persen dari DAU dimungkinkan untuk bisa mengurangi inflasi yang ada di masing-masing daerah," ujar Sultan.
Selain itu, Sultan juga menyebut bahwa pihaknya akan melaksanakan operasi pasar hingga menggelar pasar murah untuk menekan inflasi.
"Mungkin dilakukan operasi pasar, mungkin pasar murah dan sebagainya untuk tidak semakin menaikkan inflasi," tambah Sultan.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, juga sudah mengatakan sebelumnya bahwa pihaknya bersama OPD lainnya di Pemda DIY masih menyiapkan bansos BBM yang diambil dari DAU.
"Itu di lintas OPD, bukan hanya di Dinsos (DIY). itu baru berproses juga untuk persiapannya, lagi dipersiapkan," kata Endang.
Pihaknya juga sudah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sejak pekan kemarin melalui PT Pos. Lebih dari 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BLT BBM ini di seluruh kabupaten/kota se-DIY.
Endang mengatakan, BLT BBM disalurkan ke KPM yang selama ini menerima Program PKH dan BPNT (sembako). "Ada 340.926 KPM data dari DTKS, semua pasti masuk data DTKS, kalau bansos PKH dan BPNT itu wajib," ujarnya.
Adapun total BLT BBM yang diterima yakni Rp 500 ribu. Jumlah tersebut terdiri dari bantuan BBM sebesar Rp 300 ribu untuk September dan Oktober yang masing-masingnya Rp 150 ribu, ditambah BPNT sebesar Rp 200 ribu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
